Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto...

“ROBOT” PENDIDIKAN

Oleh: Anton Widyanto

Di akhir tahun 2007 lalu, eksistensi guru –selaku salah sebuah unsur tenaga pendidik- kembali menarik perhatian. Setelah disinyalir banyak guru yang tidak layak untuk mengajar, kemudian “himbauan” Presiden RI agar guru tidak melakukan demo sehingga dapat menelantarkan proses belajar-mengajar, sampai pada gugatan terhadap kebijakan diliburkannya sekolah pada saat peringatan HUT PGRI di Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Terlepas dari isu-isu faktual yang terkait dengan eksistensi guru tersebut, sejauh ini menurut saya memang ada sesuatu hal yang mengganjal bila kita cermati kondisi para tenaga didik secara makro di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal (sekolah, perguruan tinggi, lembaga kursus dsb).
Sejauh pengamatan “awam” saya, masih banyak guru, dosen maupun tutor yang merasa cukup dengan keilmuan yang telah mereka dapatkan, sehingga ketika menjalankan proses pendidikan (dalam arti sempit, pengajaran), yang diajarkan seringkali tidak mengalami pengembangan-pengembangan atau inovasi. Akhirnya proses pembelajaran yang terjadi, tanpa disadari seringkali bersifat monoton, statis, kaku dan kurang menyegarkan. Perubahan standar kurikulum dalam beberapa tahun terakhir juga kelihatannya masih “kurang bersambut” untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Ketika seorang pengajar merasa cukup dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang ia miliki, maka sesungguhnya ia telah memposisikan dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling bisa dibandingkan orang lain. Tipe pengajar seperti ini pada umumnya sulit menerima pembaharuan-pembaharuan, takut disaingi, takut berkompetisi, bahkan apriori terhadap orang lain. Jurus yang diandalkan biasanya adalah “jurus penindasan”. Padahal ilmu pengetahuan adalah dimensi dinamis yang senantiasa berkembang dan tidak pernah statis. Tidak ada kata final dalam sebuah ilmu karena akan senantiasa mengalami pembaharuan-pembaharuan. Selalu ada proses dialektika antara thesis, antithesis dan sintetis. Karena itu, selama manusia masih dikaruniai otak untuk berpikir, selama itu pula ilmu pengetahuan akan menerima konsep-konsep baru.
Mencuplik argumen Paulo Freire dalam Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage (1998) seseorang yang berposisi sebagai pengajar pada prinsipnya adalah seseorang yang senantiasa dituntut untuk belajar. Pada bab II dia menegaskan There is no teaching without Learning (tak ada mengajar tanpa belajar). Maknanya sekali lagi bahwa siapa pun tidak boleh berhenti untuk belajar, sekalipun status yang disandangnya adalah sebagai seorang pengajar/pendidik (dosen, guru, tutor dsb). Dari pemikiran ini pula dapat dipahami bahwa beda antara seorang pengajar atau pendidik pada dasarnya hanya “beda-beda tipis”. Perbedaannya sangat bisa jadi hanya terletak pada persolan waktu dan pengalaman. Selebihnya kedua-duanya adalah mahkluk yang senantiasa dituntut untuk belajar. Selalu haus dan lapar akan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu Allah Swt adalah samudera luas yang tidak akan pernah habis digali, dikaji, dipelajari maupun diteliti. “Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)” (Q.S Al-Kahfi: 109).
***
Seorang pengajar atau pendidik yang hanya puas dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya maka tidak ada bedanya dengan sebuah “robot”. Wawasannya hanya terbatas pada apa yang telah diserap atau diprogram dalam otaknya. Seolah-olah ilmu Allah Swt yang Maha Luas telah habis diserap, sehingga ia tidak merasa perlu untuk menggali lebih banyak lagi. Persoalan mahasiswa atau murid secara tidak langsung dibodohi, itu bukan urusannya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul cukup diberikan saja tekanan bahwa itu tidak masuk materi yang dibahas atau pertanyaan seperti itu tidak penting. Kalau masih juga membandel, tinggal keluarkan jurus akhir, “jurus penindasan”. Caranya mudah. Posisikan si subyek didik yang kritis itu sebagai mahkluk bandel yang susah dididik; suka membuat masalah; orang aneh; sok pintar dsb. Ujung-ujungnya, singkirkan dia dari teman-teman sekelasnya dan berikan nilai paling buruk. Sederhana dan gampang bukan?
Seorang pengajar yang lebih memilih menjadi ”robot”, maka ia akan melahirkan generasi-generasi robot yang hanya menguasai konsep dan teori tapi kering dalam persoalan praktis. Konsep dan teori yang dipegangpun biasanya hanya itu-itu saja yang sangat bisa jadi sudah usang (out of date). Sementara konsep dan teori yang baru tidak ia kuasai.
Meski ironis, tapi kelihatannya memang sejauh ini para pendidik dan pengajar di sekolah-sekolah formal (dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya) banyak yang lebih memilih menjadi robot. Indikasinya antara lain dapat dilihat dari masih terbatasnya karya-karya akademik dan karya ilmiah yang mereka hasilkan (baik dari proses refleksi maupun penelitian). Karena itu tidak mengherankan bila Human Development Index (HDI) kita masih berada di bawah Singapura dan Malaysia. Keduanya adalah tetangga kita yang sebenarnya masih jauh tertinggal dari sisi kekayaan alam dibanding kita.
Upaya mempopulerkan budaya membaca, menulis dan meneliti di kalangan para pengajar pada dasarnya adalah hal krusial yang perlu diperhatikan para pengambil kebijakan pendidikan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Model-model penelitian seperti Penelitian Tindakan Kelas (Class Action Research) atau Penelitian Tindakan Partisipatoris (Participatory Action Research) adalah model-model yang seharusnya familiar di kalangan tenaga didik di sekolah. Model seperti ini tidak hanya berdayaguna dalam meningkatkan kualitas wawasan tenaga didik, bahkan lebih dari itu akan menjadi sebuah langkah strategis untuk mendapatkan ”obat” bagi problematika pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Wallahu a’lam bis Shawab...

ATAS NAMA SYARI’AT

Oleh: Anton Widyanto

Salah satu berita “heboh” yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia sejak minggu akhir bulan Mei 2007 dan menjadi topik pembahasan selama beberapa hari adalah masalah pemaksaan adegan mesum yang disinyalir dilakukan oleh sekelompok orang di Aceh terhadap sepasang remaja usia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMP.
Ragam bahasa geram yang mengutuk perbuatan tak senonoh itupun mencuat dari berbagai kalangan. Tuntutan untuk mengusut tuntas kasus inipun merebak. Di antaranya adalah yang disuarakan oleh Komite Perempuan Aceh Bangkit (KPAB) bersama seluruh elemen masyarakat, LSM, Ormas, serta praktisi pendidikan dan hukum (Serambi Indonesia, 8/6/2007).

PLURALITAS BUKAN MUSUH

Oleh: Anton Widyanto

“Keesaan Allah Swt, meniscayakan pluralitas selain Dia”, demikian kesimpulan Gamal Al-Banna dalam karyanya At-Ta’addudiyyah fil Mujtama’ al-Islami. Makna terdalam dari ungkapan yang disampaikan Gamal ini adalah bahwa segala macam perbedaan yang ada di muka bumi ini baik terkait dengan perbedaan jenis kelamin, agama, suku, bangsa, ras, warna kulit dsb adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Penolakan terhadap adanya pluralitas dalam segala aspek sedemikian rupa sama saja dengan mengingkari sunnatullah yang menjadi kewenangan (authority) Allah Swt selaku Pencipta, Pemilik, dan Pengatur Tunggal alam semesta beserta isinya ini. Penolakan sedemikian rupa pula pada prinsipnya sangat tidak berdasar karena sesungguhnya Dzat yang paling berhak mengklaim ke-Maha Tunggalan hanyalah Allah Swt. Tidak ada satu pun mahkluk-Nya, baik dari kalangan manusia, binatang, malaikat atau bahkan iblis sekalipun.

DIALOG IMAJINER BUSH DENGAN SUMANTO


Oleh: Anton Widyanto
Dalam perjalanan imajiner saya, terlihat dari kejauhan pemandangan yang begitu aneh, tapi menarik. George Bush, orang nomor 1 di Amerika itu memakai baju kaos warna biru dipadu dengan celana puntung warna biru pula. Sementara itu, tidak jauh dari posisinya, berdiri seorang pemuda dewasa dengan wajah yang kelihatan lebih tua dari umurnya. Pemuda itu berpakaian persis seperti apa yang dipakai Om Bush. Penampilannya lumayan tenang, bahkan terkesan lugu, dengan senyum diobral di bibirnya dan rambut yang sedikit amburadul. Orang mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa lelaki itu dijebloskan ke penjara gara-gara kesukaannya memakan daging manusia yang sudah jadi mayat. Biasanya dia mengorek-ngorek kuburan memakai kedua tangannya, kemudian setelah berhasil mendapatkan apa yang dicarinya, dengan wajah lapar dia mencincang mayat itu dan memasaknya seperti kita memasak eungkot suree. Ada yang dimodel tumis, atau dibakar dan ada pula yang digoreng kering dsb. Luar biasa.
Perlahan saya dekati kedua “tokoh” tersebut untuk ikut nimbrung apa yang mereka perbincangkan. Saya lihat Bush memandangi Sumanto dengan wajah sinis dan sorot mata menghakimi, penuh kegeraman. Nampak guratan emosional yang terpancar dari wajah lonjongnya.
“Saya, terus terang jijik melihat Anda, setelah tahu persis bahwa Anda dijebloskan ke sel ini karena kasus pencurian mayat dan kanibalisme”, Bush berkata tanpa mata berkedip ke arah Sumanto dan dengan logat bahasa Indonesianya yang terpatah-patah. Sumanto hanya menanggapi statemen Bush itu dengan dingin tanpa ekspresi. Dia seakan-akan sudah kebal mendengar ungkapan penghinaan sedemikian rupa. Sumanto acuh tak acuh menanggapinya.
“Seandainya Anda hidup di negara saya, kehidupan Anda pasti sudah habis. Sebab hukum di negara saya sangat menentang perbuatan keji sedemikian rupa. Tidak pernahkah Anda bayangkan bahwa tindakan Anda itu telah melukai jiwa orang banyak, khususnya bagi keluarga korban dan korban itu sendiri? Tidak pernahkah Anda berpikir bahwa tingkah laku Anda itu juga melukai masyarakat banyak? Sebab ketika masyarakat tahu perbuatan keji sedemikian rupa terjadi di tanah air Anda, mereka menjadi was-was dan ketakutan. Tanpa Anda sadari, sebenarnya Anda telah menjadi seorang teroris. Ya, bahkan teroris kelas kakap”, saya dengar Bush masih setia mengomeli Sumanto. Sementara itu Sumanto, lawan bicaranya, masih tetap seperti sikapnya semula, acuh tak acuh.
“Saya ingin tahu kejujuran Anda. Apakah Anda tidak merasa berdosa dengan perbuatan yang Anda lakukan tersebut?”, kali ini Bush melontarkan pertanyaannya kepada Sumanto. Sumanto mengangguk perlahan dengan pandangan kosong.
“Apakah Anda tidak membayangkan bagaimana bila mayat Anda nanti dicincang oleh orang, kemudian dimasak jadi gulai, disate, atau digoreng pakai sambal lado?”, Bush bertanya lagi. Sumanto sekali lagi menganggukkan kepalanya dengan ekspresi bersalah.
Bush menghela nafas panjang. “Jika tahu bahwa semua perbuatan yang Anda lakukan itu adalah salah, mengapa Anda tega mengerjakannya?”, pertanyaan Bush yang kesekian kali ini terlihat agak keras. Bahkan ribuan bulir ludahnya menghujani muka Sumanto dengan deras. Saya yang melihatnya menjadi kasihan melihat Sumanto dalam kondisi terpojok, tanpa bisa berkomentar apa-apa. Sayapun menjadi terpancing untuk ganti mengorek keterangan dari Mr Bush.
“Maaf Mr. Bush. Selama ini saya lihat Anda selalu memojokkan orang dengan kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan. Bolehkah saya bertanya sama Anda, apakah Anda merasa bersalah dengan kebijakan yang Anda keluarkan untuk menyerang dan mengintimidasi masyarakat muslim selama ini, seperti di Afghanistan, Irak, Libya dan Suriah?”.
Dengan gaya diplomasinya yang ulung Mr. Bush menjawab. “Apa yang saya lakukan di Afghanistan, Libya, Suriah dan khususnya Irak adalah hal yang benar serta proporsional. Saya hanya berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan mereka dari kengerian dan ketercekaman mereka selama ini, sekaligus menyelamatkan dunia dari ulah teroris-teroris yang bersembunyi di negara-negara tersebut. Lihatlah bagaimana orang-orang perempuan di Afghanistan selama ini terkungkung dalam ketidakberdayaan selama berada di bawah kepemerintahan rezim Taliban. Mereka tidak boleh sekolah atau bekerja. Padahal paradigma peminggiran perempuan sedemikian rupa adalah paradigma yang usang (out of date) dan tidak layak jual lagi di era maju sekarang ini. Lihatlah pula bagaimana rakyat Irak selama ini menderita akibat Saddam, sang diktator tulen itu. Tidak sedikit diantara orang-orang Syiah di sana yang diusir dan dibantai tanpa proses hukum. Lebih dari itu, satu hal lagi, Irak sangat potensial menjadi negara sarang teroris, sebab di sana dari dulu sudah dikenal sebagai pabrik pembuat senjata biologi yang efeknya sangat menakutkan dan membahayakan bagi masyarakat internasional. Karena itu, kami sebagai polisi dunia sangat bertanggungjawab untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi ini dari ancaman Irak sedemikian rupa”.
Sumanto diam-diam ikut mengangguk, sementara saya menjadi terpancing untuk bertanya lebih banyak lagi. “Alasan-alasan Anda saya lihat terlalu idealis dan mengawang di langit, namun tahukah Anda bahwa kebijakan Anda sedemikian rupa kenyataannya justru membuat masyarakat muslim di negara-negara tersebut menjadi lebih sengsara? Banyak masyarakat sipil tak berdosa yang menjadi korban kebuasan serdadu Anda. Rumah-rumah mereka, sekolah-sekolah, tempat-tempat yang disucikan dan rumah sakit yang nota bene dilindungi oleh hukum humaniter internasional, dijadikan sasaran penyerangan. Tidakkah Anda lihat bagaimana ekspresi wajah mereka yang mengerang kesakitan akibat terkena serpihan bom dan rudal yang dimuntahkan oleh pesawat-pesawat penyerbu canggih Anda? Tidakkah Anda saksikan bagaimana anak-anak yang menjerit pilu karena kehilangan ayah-ibunya? Tidakkah Anda memahami bagaimana perasaan orang-orang muslim sejagat melihat tindakan Anda yang justru membuat orang-orang Islam di sana sengsara? Apakah Anda pikir bahwa dengan tindakan-tindakan menakutkan tersebut, terorisme di dunia ini jadi terhenti? Bukankah hal sedemikian rupa justru memancing aksi terorisme yang lebih luas lagi?”.
Dengan sedikit tersenyum kecut, Bush menjawab. “Anda benar bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu idealis dan mungkin juga terlalu diplomatis. Tapi tahukah Anda bahwa semua itu adalah akibat yang wajar dari sebuah peperangan?”, Bush menjawab dengan sedikit emosional. Kemudian dia melanjutkan jawabannya. “Peristiwa pelecehan seksual yang baru-baru ini muncul dan terungkap di rumah tahanan Abu Ghraib Irak adalah hanya dilakukan oleh segelintir oknum tentara Amerika dan bukan semuanya. Yang jelas, mereka, saya yakin tidak bermaksud untuk melakukan tindakan-tindakan memalukan sedemikian rupa karena militer di negara kami sudah dibekali dengan segudang pengetahuan mengenai cara-cara manusiawi (HAM) dalam menangani konflik. Ringkasnya mereka hanya khilaf saja.”
“Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa tindakan-tindakan serdadu Anda merupakan hal yang wajar-wajar saja? Apakah nurani dan kata hati Anda sudah tergadaikan?”, kali ini saya bertanya dengan sedikit emosional, sementara Sumanto hanya manggut-manggut. Entah dia mengerti yang kami bicarakan ataukah tidak. “Semua tindakan keji dan memalukan yang dilakukan oleh serdadu Anda pada hakikatnya tetap tidak bisa dibiarkan atau ditolerir oleh siapa saja yang masih memiliki nurani. Kasus-kasus Afghanistan dan Irak adalah bukti-bukti nyata bagaimana Anda menerapkan standar ganda dalam kebijakan internasional Anda. Sebab selama ini Anda selalu mengagung-agungkan demokrasi, HAM dan pemberantasan terorisme di seluruh penjuru dunia, bahkan dengan mudahnya Anda mengintervensi ke mana saja. Tapi dalam kasus Palestina, Anda selalu saja membela Israel yang dengan nyata dan telanjang mempertontonkan kebiadabannya. PBB pun Anda “perkosa”, sehingga terkesan tidak berdaya. Di dalam rapat organisasi dunia itu Anda selalu tak luput menggunakan hak veto untuk membela Israel mati-matian. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa kebijakan negara Anda adalah kebijakan pisau bermata dua”.
Bush terlihat tersinggung mendengar ocehan saya. Dia berkata, “Saya tegaskan sekali lagi, bahwa upaya untuk mewujudkan dunia yang damai-sejahtera bukanlah persoalan yang mudah. Ketika Anda menyatakan bahwa selama ini negara kami senantiasa menerapkan standar ganda dalam kebijakan internasional pada hakikatnya adalah sebuah kesalahan besar. Dalam kasus Palestina, tidakkah Anda pahami bagaimana brutalnya para penyerang Hamas ketika melancarkan serangan-serangan yang mengenai orang-orang sipil Israel? Bukankah hal sedemikian rupa merupakan upaya-upaya terorisme?”. Mata Bush melotot memandangi wajah saya, sementara Sumanto tetap setia untuk menganggukkan kepalanya. Sesekali ia selingi dengan garukan di kepala.
“Orang-orang Palestina dengan Hamasnya melakukan tindakan-tindakan perlawanan sedemikian rupa adalah dikarenakan kezaliman-kezaliman yang senantiasa dipelihara oleh bangsa Israel. Adapun aksi Kamikaze alias bom bunuh diri yang mereka sering lakukan pada hakikatnya adalah wujud dari ketidakberdayaan mereka untuk melawan penindasan-penindasan dan kezaliman-kezaliman Israel sedemikian rupa yang dilakukan dengan senjata-senjata canggih. Tidakkah Anda pahami bahwa persenjataan dan peralatan tempur mereka tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dimiliki kaum zionis tersebut? Sehingga dengan kenyataan itulah mereka mengambil jalan bom bunuh diri, karena menurut mereka itu adalah salah satu jalan efektif dan ampuh untuk memperjuangkan harga diri bangsanya yang sudah tercabik-cabik. Sementara itu Israel tidak pernah berhenti untuk mencaplok hak-hak rakyat Palestina. Dengan dalih memerangi terorisme seperti yang Anda gaungkan selama ini, mereka seakan menemukan momen yang tepat atau obat mujarab untuk menghalalkan penindasan mereka terhadap rakyat Palestina. Mereka seakan-akan tidak puas, selama Palestina khususnya dan bangsa-bangsa Arab pada umumnya, belum berada di bawah kekuasaannya. Lalu apakah Anda berani mengatakan bahwa tindakan-tindakan keji mereka selama ini bukan sebagai terorisme? Apakah Anda tidak merasa berdosa karena senantiasa membela kepentingan kaum zionis yang sebenarnya adalah teroris tulen tersebut?”, saya menyerocos tanpa henti, sementara Bush terdiam dan Sumanto hanya tetap mengangguk-angguk.
“Bahwa negara Anda adalah negara superpower yang saat ini merajai dunia adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Semua pasti mengakuinya. Tapi kenyataan yang berbicara bahwa negara Anda telah berbuat zalim terhadap masyarakat muslim agaknya juga sulit untuk dimentahkan. Dengan alasan memerangi terorisme global Anda telah mengoyak perasaan muslim sejagat. Dan dengan lagak polisi dunia, Anda bersikap bak Rambo yang mau menyelamatkan peradaban manusia di seluruh penjuru dunia, padahal tanpa disadari sebenarnya Anda telah menjelma menjadi teroris baru! Sehingga Andapun pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Sumanto!”.Suasana menjadi senyap. Bush terdiam, Sumanto masih menggut-manggut, sementara saya menjadi tersadar bahwa itu semua hanya hadir dalam imajinasi kusut saya.

APA KABAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI?

Oleh: Anton Widyanto

Di awal tahun 2007, tepatnya tanggal 4 Januari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (diwakili oleh Dr. Sjahruddin Rasul, SH) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Unsyiah (diwakili oleh Dr. Darni Daud, MA) dan IAIN Ar-Raniry (diwakili oleh Prof. Drs. Yusny Saby, M.A, Ph.D) di Balai Senat Unsyiah. Nota Kesepahaman ini menyangkut 3 bidang: 1) Pendidikan antikorupsi. 2) Kampanye antikorupsi. 3) Riset atau Kajian mengenai Pemerintahan yang baik dan benar. Semangat mulia yang telah "diformalkan" ini sesungguhnya wajib didukung oleh siapa saja yang masih peduli dengan kebajikan dan sangat membenci kezaliman. Di samping itu, penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga dirasa tepat mengingat: pertama, korupsi di Aceh baik pra tsunami maupun sesudahnya tergolong mengkhawatirkan. Kedua, penempatan semangat anti korupsi yang dikobarkan di perguruan tinggi dirasa penting mengingat lembaga pendidikan ini adalah tempat penggodokan para intelektual Aceh ke depan. Artinya, apabila pendidikan anti korupsi yang digagas tersebut berhasil, bukan tidak mungkin akan muncul generasi anti korupsi sebagai pembangun Aceh ke depan. Persoalannya, sudah seberapa jauhkah poin-poin dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) tersebut diimplementasikan di lapangan?
Ketika hal ini dipertanyakan, bisa jadi jawaban yang muncul belum begitu meyakinkan, karena tokh sejauh ini belum ada gebrakan-gebrakan signifikan yang gaungnya terdengar. Kelihatannya, semangat pendidikan anti korupsi masih di atas kertas. Pola pendidikan anti korupsi yang akan dijalankan juga masih kabur. Apakah akan dialokasikan pada mata kuliah tersendiri ataukah hanya perlu diintegrasikan pada mata kuliah-mata kuliah yang ada.
Berikutnya mengenai kampanye anti korupsi dan riset tentang pemerintahan yang bersih kelihatannya juga kurang terdengar gaungnya. Yang pasti kedua poin ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Masalahnya, apakah kedua perguruan tinggi tersebut sudah mengalokasikan dana tersendiri untuk melaksanakannya?
***
Anggapan bahwa korupsi adalah hal yang buruk, hina, tidak mulia, kotor, busuk, menjijikkan, memuakkan, dosa dan lain sebagainya (terlepas ia menjadi ordinary crime ataupun extraordinary crime), bisa jadi setiap orang menyetujuinya. Meski demikian, mendidik orang untuk memahami bahwa korupsi adalah hal yang harus dijauhi memang bukan hal yang mudah dilakukan dalam proses perkuliahan. Hal ini terkait dengan masih belum tersosialisasikannya dengan baik, apa hakikat korupsi (definisi, jenis, ruang lingkup dsb) tersebut di kalangan dosen dan mahasiswa. Selanjutnya yang menjadi lebih sulit adalah ketika praktek korupsi tersebut harus dijauhi secara nyata dalam kehidupan keseharian di kampus.
Korupsi biasanya hanya diidentikkan dengan masalah pengemplangan uang demi keuntungan pribadi atau kelompok. Sementara mental-mental yang potensial mendorong pada budaya korup seperti: keterlambatan mengajar tanpa alasan yang logis, menyontek saat ujian berlangsung, menjiplak karya orang lain saat membuat skripsi, thesis, atau karya ilmiah (plagiarism), menyediakan setoran tertentu saat mengamprah uang kegiatan atau mengambil beasiswa dengan istilah "uang keringat", menempatkan orang-orang "besar" dalam susunan kepanitiaan kegiatan dengan alasan bagi-bagi rejeki, padahal seringkali orang-orang "besar" tersebut tidak ada kaitan/andilnya sama sekali dalam kegiatan yang dilaksanakan (herannya, honor tetap mereka terima) dsb, tetap dibiarkan. Lebih dari itu, selama ini upaya-upaya kritis yang sebenarnya positif untuk memberangus mental-mental korup sedemikian rupa di kampus, biasanya harus berhadapan dengan tembok besar yang susah ditembus. Kalaupun dipaksakan diri untuk menembusnya, yang terjadi adalah kerugian pada diri si "penembus". Resikonya, "kepalanya" akan benjol, atau "tangannya" justru akan diamputasi. Akhirnya manusia-manusia kritis dan idealis dipaksa harus menjadi orang-orang "murji'ah". Sebuah kenyataan yang miris dan menyedihkan.
***
Sudah semestinya perjanjian pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh kedua perguruan tinggi terkemuka di Aceh tersebut (IAIN Ar-Raniry dan Unsyiah) dipikirkan secara serius di lapangan. Bila ini dapat dilaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin efek dominonya akan menyebar pada perguruan-perguruan tinggi lain di Nanggroe Aceh Darussalam. Meski demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa implementasi ini tentu tidak akan berjalan dengan mulus selama tidak diiringi dengan political will para pimpinannya mulai dari rektorat sampai dekanat.
Saya sepakat bahwa pendidikan anti korupsi tidak perlu dijadikan sebuah mata kuliah tersendiri, karena hal tersebut akan menambah beban mata kuliah yang dipikul mahasiswa yang sudah terlihat sarat muatan selama ini akan menjadi semakin berat. Namun demikian, perlu pula dipikirkan bagaimana pendidikan anti korupsi tersebut dapat diintegrasikan dalam mata kuliah-mata kuliah lainnya.
Mental-mental korup yang selama ini terpola sebagai "penyakit turunan" seperti saya contohkan di atas mulai dari: "setoran" tak resmi, "pengemplangan" jam kuliah, menyontek, plagiat dst sudah selayaknya diberantas. Strategi awalnya adalah dengan cara mensosialisasikan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah haram, karena itu perlu dijauhi dan ditinggalkan. Selanjutnya harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai regulasi sanksi yang akan diberlakukan bila aktivitas-aktivitas haram tersebut masih dilakukan (tanpa pandang bulu).
Yang tidak kalah pentingnya, sudah semestinya pula kedua perguruan tinggi di atas memiliki sebuah badan pengawas anti korupsi yang otonom baik di tingkat universitas/institut maupun fakultas. Sebab salah satu kelemahan yang muncul selama ini adalah bahwa kinerja perguruan tinggi kurang mendapat pengawasan yang memadai. Kalaupun ada lembaga senat institut, tidak jarang lembaga ini menjadi "kepanjangan tangan" dari rektor yang sedang menjabat. Tentu saja lembaga seperti ini akan sulit diandalkan. Sebab bagaimana mungkin "jeruk makan jeruk?". Demikian kata sebuah iklan di TV.

MEMANUSIAKAN KAUM HONORER

Oleh: Anton Widyanto

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pimpinan institusi apa pun yang masih punya nurani dan akal sehat di mana saja Anda berada. Pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sulit dan terhimpitnya nasib orang-orang kecil yang masih berstatus honorer dan masih belum jelas status ke Pe eN eS-annya hingga kini? Oke. Kalau memang Anda masih belum tahu, setidaknya tulisan ini penting untuk Anda baca agar Anda bisa tahu. Kalau memang Anda sudah tahu, paling tidak “coretan” ini akan semakin memantapkan pengetahuan tentang nasib kaum honorer yang sudah Anda miliki.
Kawan saya, si A, adalah salah seorang tenaga honorer di sebuah perguruan tinggi negeri, sebuah institusi yang nota bene berada di bawah Departemen (X) pusat. Dia sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan telah beristri serta memiliki seorang anak yang lucu.
Sebagai kepala rumah tangga, dia merasa memikul tanggung jawab besar untuk menghidupi anak-istrinya. Sayangnya, sekalipun dia termasuk yang dinominasikan tahun ini untuk diangkat sebagai Pe eN eS (istilahnya sudah tercatat dalam “Buku Putih”), sehingga ada kebijakan institusi yang intinya menahan honorariumnya selama masih menunggu kedatangan sang “SK” (sudah hampir setahun), namun sang SK rupanya tidak juga kunjung datang. “Ada misunderstanding antara BKN Pusat dengan Departemen (X) Pusat dalam masalah pengangkatan honorer menjadi Pe eN eS”, demikian katanya mengutip sebuah pendapat orang yang berkompeten menjawab di lembaga tersebut. Senyum si A pun mulai memudar. Ia mulai enggan masuk kantor dan lebih asyik mencari fulus di luar. Sebab bagaimanapun urusan perut tidak bisa ditunda atau dirapel layaknya gaji. Anaknya yang masih bayi, tentu tidak akan mengerti bila dijelaskan bahwa susu belum bisa dibeli karena alasan dia masih menunggu SK. Sayangnya sang “bos” di perguruan tinggi tersebut seakan tidak memahami kesulitan hidup si A (atau sengaja tidak peduli?). Ia diharuskan tetap masuk kerja tanpa honor. Padahal, ia pasti paham bahwa -sekali lagi- urusan perut memang tidak bisa dirapel layaknya gaji.
Si A, tidak sendiri. Ada si B, yang sudah 8 tahun menjadi seorang karyawan honorer di lembaga yang sama, juga mengalami nasib serupa. Si B, sudah memiliki seorang suami dan seorang anak. Suaminya memang seorang Pe eN eS. Tapi karena ada tanggung jawab moral terhadap pembiayaan pendidikan adiknya, si B merasa berkewajiban untuk mencari nafkah tambahan. Sebab kalau hanya mengandalkan gaji sang suami yang masih berpangkat “yunior”, apalagi ditambah dengan potongan kredit bulanan yang hampir membuat seluruh gajinya “lenyap”, tentu roda perut rumah tangga bisa saja terganggu. Meski dengan honorarium terbatas di tengah biaya hidup yang tidak pernah ada ceritanya merangkak turun, ia pun masih setia mengabdikan diri sebagai karyawan honorer. Harapannya cuma satu, bahwa ia akan diangkat sebagai Pe eN eS tahun depan. Ia pun sudah bosan ikut tes CPNS ini itu, karena hasilnya selalu gagal. “Pasrah saja”, katanya.
Dulu, ketika pertama kali ia tahu bahwa namanya masuk buku putih, perasaannya girang bukan kepalang. “Masa depanku akan cerah meski harus menunggu giliran diangkat tahun depan”, ungkapnya suatu kali. Namun ia sekarang mulai pesimis, karena ternyata orang-orang yang senasib dengannya bahkan sudah diprioritaskan diangkat menjadi Pe eN eS tahun ini, seperti kasus si X, ternyata masih harus menjual mimpi.
Si A dan B ternyata sekali lagi tidak sendiri. Adapula kisah si X. Dari sisi pendidikan, Si X memang tidak sebanding dengan si B yang sudah tamat S-1, atau si A yang sudah selesai S-2. Si X hanya tamat SMA. Tapi yang jelas ketiga-tiganya berstatus sama, sebagai honorer. Bila si A dan B kerjaannya selalu dalam ruang dan berhadapan dengan komputer, sebaliknya si X kerjaannya sehari-hari adalah semacam petugas lapangan (field officer, istilah kerennya).
Pagi setelah subuh, si X mulai bergerak mengayuh sepeda bututnya ke lembaga tempat ia mengabdi bertahun-tahun. Mulailah ia menjalankan ”misi” pembersihan ruangan yang jumlahnya lebih dari 5. Tidak cukup itu, ia pun diharuskan mengalirkan air ke dalam bak-bak kamar mandi yang jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, sekitar 10 buah. Mungkin ini tidak terlalu berat ketika listrik mengalir normal. Tapi ketika listrik padam, ia terpaksa menimba air di lantai bawah dan menggotongnya ke masing-masing kamar mandi tersebut yang sebagian di antaranya berada di lantai atas. Tentu Bapak-Ibu, para pimpinan, bisa membayangkan bahwa ia memerlukan tenaga ekstra untuk naik-turun tangga, karena lift hanya ada di kantor sekelas kantor Gubernur di daerah kita ini.
Meski begitu, si X tetap kukuh dengan pengabdiannya. Karena ia yakin, nasibnya akan berubah saat ia sudah diangkat menjadi Pe eN eS. Tapi semakin lama, si X semakin menyadari bahwa kekukuhannya dalam pengabdian tentu hanya sebuah omong kosong bila tidak dihargai dengan uang. Ia tidak munafik dalam hal ini, sebab seperti si A, honornya terpaksa ”dihentikan” selama menunggu datangnya sang SK, sementara –sekali lagi- urusan perut yang manusiawi sudah jelas tidak bisa dirapel sebagaimana layaknya gaji.
***
Si A, si B dan si X pada dasarnya tidak sendiri. Ada si C, si D, si E, si fulan, si fulin dst, yang juga mengalami nasib serupa. Nasib mereka memang tidak sebaik rekan-rekan honorer di instansi-instansi lain yang sudah mendapatkan SK. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang hanya bisa bersikap pasrah dengan kondisi, karena mereka tidak punya posisi tawar yang kuat di depan para pengambil kebijakan di institusi tempat mereka bekerja. Kenyataannya, sekalipun sangat berjasa dalam mempertahankan roda kelembagaan, mereka seringkali hanya dipandang sebelah mata dan kemudian dipermainkan seperti bola. Tokh, bukan hal yang sulit untuk mendepak mereka dari posisi honorer, sebab di belakang mereka masih antri orang-orang lain yang mengharap diberikan SK honorer. Jadi buat apa dipusingkan?
Pada saat mereka tidak masuk kerja dan menjalankan kewajiban, sesungguhnya mereka hanya ingin menyuarakan bahwa mereka bukan malaikat. Mereka adalah manusia biasa seperti juga Bapak-Ibu, para pimpinan. Mereka juga merasakan lapar, sakit, butuh pakaian, butuh rumah, butuh biaya kesehatan, SPP anak dan tetek bengek lain, sama seperti yang Bapak-Ibu, para pimpinan, rasakan. Sayangnya suara mereka adalah suara serak tak bertenaga, sehingga sering lenyap begitu saja (go where the wind blows).
Si A, si B, si X dan orang-orang yang senasib dengan mereka memang dalam posisi lemah dan tak berdaya. Tak ubahnya TKI atau TKW yang seringkali dianggap sebagai “pahlawan devisa” tapi justru sering dipandang sebelah mata, kaum honorerpun sebenarnya tidak jauh berbeda.
Dalam aktivitas kerja harian, biasanya mereka malah lebih rajin dibandingkan orang-orang yang sudah resmi berstatus Pe eN eS. Hal ini dikarenakan mereka pada umumnya adalah golongan orang yang paling rentan untuk ”dikerjai” dan mudah pula dilupakan jasanya.
Ironisnya, nasib dan cerita miris mereka justru seringkali luput dari perhatian mahasiswa, komunitas yang sering disebut kritis dan peduli pada persoalan sekitar. Sebab mahasiswa sekarang tidak jarang hanya mau bersikap kritis ketika ada hal yang menguntungkan mereka (pragmatis). Malahan kebanyakan mahasiswa tidak mau ambil peduli sama sekali dengan ketimpangan-ketimpangan di sekitarnya. Pola pikirnya hanya terkotak pada penyelesaian SKS tanpa diiringi asahan daya kritis, sehingga menjadikan hiruk-pikuk dunia kemahasiswaan laksana menara gading (semoga karakteristik mahasiswa seperti ini bukan cerminan umum mahasiswa kita di Aceh).
Pertanyaannya, jika sudah demikian faktanya, siapa lagi yang peduli pada nasib honorer yang terkatung-katung itu? Wallahu a’lam bis Shawab.
Tulisan ini dimuat di Harian Serambi Indonesia, 24 November 2007.

RUMUS "BIARKAN SAJA"

Oleh: Anton Widyanto
Di alam yang katanya bergerak maju (progressive) dan dinamis seperti sekarang ini, rumus “biarkan saja” kelihatannya menjadi senjata efektif untuk menyihir sekaligus mengelabui orang secara perlahan tapi pasti. Anda boleh setuju, tapi tentu saja tidak saya larang untuk tidak sepakat. Coba kita cermati beberapa kasus.
Ketika banjir menjadi masalah “tradisional” di kota-kota besar, sehingga efektif untuk dijadikan isu-isu perjuangan dalam kampanye pemilihan kepala daerah, rumus “biarkan saja” menjadi bumbu yang cukup menghibur dan mengasyikkan. Biarkan masyarakat berteriak bahwa jargon-jargon pelarangan penebangan hutan sekadar isapan jempol dan pemanis bibir belaka (lips service). Biarkan tenaga mereka habis-habisan dipergunakan untuk berdemonstrasi, sebab mereka akan lelah dan akhirnya diam sendiri. Biarkan isu-isu penanganan banjir tertutup oleh isu-isu panas lain yang lebih menarik dan layak jual.
Demikian pula di kala manusia-manusia di daerah sumber lumpur panas harus menerima akibat dari eksploitasi gas alam, mulai dari kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan nyawa. Biarkan saja mereka menuntut ganti rugi dan semacamnya. Biarkan mereka berteriak sampai serak dan kering air matanya. Sebab lama-lama mereka juga akan diam sendiri. “Gitu aja kok repot”, kata Gus Dur.
Pada saat isu penganiayaan TKI atau TKW, sang pahlawan devisa kita, mencuat pertama kali dan membikin geram banyak orang, tenang saja, itu semua akan berlalu. Tidak usah pusing-pusing memikirkan sorakan masyarakat yang mengkritisi kinerja lembaga pemerintah yang seharusnya memiliki kepedulian terhadap nasib mereka. Biarkan saja. Sebab tokh berita tentang kasus-kasus seperti itu akan menjadi berita biasa dan akan tertutup oleh kasus-kasus lain yang dianggap luar biasa. Sekali lagi, biarkan saja. “Emang gua pikirin”, kata si Entong.
Di waktu AIDS, DBD, malaria, chikunguya, lumpuh layu, atau bahkan flu burung menjadi “momok” yang menggusarkan, santai saja, itu semua juga akan berlalu dengan sendirinya. Tidak perlu khawatir, repot atau bahkan stress. Biarkan saja. Paling-paling cuma perlu direspon sebentar, karena nanti lama-lama masyarakat akan lupa sendiri. Tokh kebanyakan masyarakat kita adalah orang-orang yang sering mudah lupa untuk memetik pelajaran berharga dari sejarah masa lalu.
Tidak usah rumit-rumit berpikir untuk memahami penilaian ini. Berapa banyak pelaku korupsi yang nyata-nyata telah merampok uang rakyat tiba-tiba menjadi orang yang justru disegani, dihormati, bahkan dielu-elukan karena kedermawanannya “menyedekahkan” sebagian kecil uang hasil korupsinya yang sebenarnya cukup membikin kenyang anak-cucu tujuh turunan.
Coba kita cermati lagi. Di saat sebuah badan mega proyek, BRR NAD-Nias hadir di Aceh pasca tsunami, pemerintah dan rakyat pada awalnya memberikan harapan besar demi tertanganinya wajah lusuh Aceh menjadi wajah berseri. Badan inipun melenggang dengan segala programnya untuk mewujudkan harapan tersebut. Bahwa kemudian muncul gugatan-gugatan yang berupaya mengkritisi kinerja lembaga ini, anggap saja itu hal biasa. Bukankah ini zaman demokrasi? Bukankah setiap orang diberikan hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat? Biarkan lembaga ini dianggap sebagai lembaga yang tidak profesional, lamban, tidak peka dengan suara rakyat, tidak sepenuhnya transparan dst, karena tokh isu itu akan menguap dengan sendirinya.
Silakan menyodok lembaga ini gara-gara masalah bangunan rumah atau program-program lain yang dianggap mengabaikan kualitas. Silakan menyorot masih adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan beberapa program kerjanya. Silakan Anda kritik habis-habisan masalah program asistensi. Silakan Anda gugat gaji ”wah” orang-orang di dalam badan ini yang sering tidak imbang dengan kualitas kinerja yang ditunjukkan. Pokoknya, silakan lakukan apa yang Anda suka. Silakan luapkan uneg-uneg yang menurut Anda mengganjal agar tidak menjadi bisul atau jerawat di kemudian hari.
Silakan berdemo sepuas-puasnya sampai kenyang, karena lembaga inipun tidak lama lagi akan pergi. Persoalan rakyat geram atau tidak, itu masalah mereka. Masalah rakyat akan menderita sakit pasca diberikan bantuan rumah berbahan asbes dalam kurun waktu berpuluh tahun mendatang, itu juga masalah mereka. Biarkan saja Pemerintah Aceh yang mengurusi borok-borok selama ini. Sekali lagi biarkan saja. Tokh kita memiliki rakyat yang cukup ”santun”, mudah memberi maaf dan gampang melupakan sejarah.
***
Rumus ”biarkan saja”, pada dasarnya adalah milik para pimpinan yang menganggap tanggung jawab hanya sebagai barang tentengan tak berharga. Rumus ini juga milik orang-orang yang tidak memiliki kepekaan nurani, walaupun mungkin otaknya penuh berisikan ilmu pengetahuan, dan mungkin gelarnyapun panjang berderet-deret. Biasanya, yang menjadi korban orang-orang seperti ini adalah masyarakat awam, rakyat kecil dan kaum dhuafa’ yang tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di tengah tajamnya cakar si penguasa.
Bagi kaum ini, rumus ”biarkan saja” tentu merupakan pukulan yang menyakitkan. Sebab dengan adanya merekalah, sebenarnya para pemimpin itu dibayar dan sesungguhnya mereka, orang-orang yang tertindas (the oppressed people) tersebut, memiliki hak dari sebagian harta yang diperoleh oleh pemimpin itu.
Di zaman yang semakin terbuka ini, tentu bukan saatnya lagi mempermainkan mereka dengan rumus ”biarkan saja”. Sebab meskipun mereka dianggap lemah tak berdaya, mudah dipermainkan dengan janji-janji manis, mereka adalah manusia biasa yang memiliki batas kesabaran. Ketika rasa kecewa, marah, ngambek, dan tidak percaya semakin bertumpuk dan berkumpul jadi satu menjadi gumpalan bom kefrustasian yang siap meledak, jangan salahkan mereka jika kemudian berbuat hal yang dianggap ”tidak cerdas”. Sesungguhnya mereka tidak tahu lagi harus bersuara dengan apa, karena mereka sudah kehabisan suara untuk berteriak. Ibarat rakyat Palestina yang tidak tahu lagi melawan aksi zionis yang selalu melakukan penindasan dengan peralatan militer yang serba canggih, merekapun terpaksa melakukan tindakan-tindakan perlawanan yang dianggap ”tidak masuk akal”.
Semoga saja para pemimpin di Aceh, apa pun nama instansinya, tidak pernah menggunakan rumus "biarkan saja". Jangan pernah ingkari janji terhadap rakyat, karena doa orang-orang yang dizalimi adalah doa orang yang paling didengar oleh Allah Swt. Kita tentu sering mendengar hadits Rasulullah Saw yang menegaskan hal ini. Saya juga meyakini bahwa kita sama-sama memahami makna dan substansinya. Semoga. Wallahu a'lam bis Shawab...