Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto...

ATAS NAMA KEBEBASAN BEREKSPRESI

Oleh: Anton Widyanto

Baru-baru ini isu kebebasan berekspresi kembali mencuat. Dalam skala internasional, pemuatan kembali kartun-kartun yang melecehkan Muhammad Saw selaku sosok panutan yang diagungkan oleh umat Islam sejagat di Denmark, pementasan novel ayat-ayat setan (the satanic verses) sampai pada publikasi film Fitna di Belanda yang benar-benar menyebar fitnah kesemuanya dilandaskan pada pendewaan kebebasan berekspresi.
Dalam konteks domestik, atas nama kebebasan berekspresi, berita pencekalan penampilan si goyang vulgar, Dewi Perssik, di Tangerang dan Bandung baru-baru ini juga sukses menuai sorotan. Demikian pula berita panas tentang pose-pose ”menantang” selebritis domestik yang dimuat di berbagai media massa. Hal ini kemudian kembali diramaikan dengan gugatan dari beberapa artis yang meminta adanya jaminan kebebasan berekspresi dalam rancangan amendemen ke V UUD 1945 yang diajukan oleh DPD. Mereka menilai bahwa sampai dengan amendemen ke IV UUD 1945, ruang kebebasan ekspresi masih belum diberikan tempat bahkan justru terkesan semakin dikekang. Demikian pemikiran yang disampaikan sejumlah artis ibukota dalam diskusi budaya Amendemen ke-5 UUD 1945 bertema Kebebasan Berekspresi di Hotel Sultan, Jakarta (Media Indonesia, 12/4/08).
Debat mengenai isu kebebasan berekspresi seolah-olah tak pernah reda, khususnya di negeri kita ini. Isu ini bahkan telah menjadi senjata ampuh bagi orang-orang tertentu yang ingin melegalkan perbuatan-perbuatan anti Tuhan. Kebebasan berekspresi dipahami oleh orang-orang sedemikian rupa sebagai kebebasan tanpa sekat, sehingga cenderung mengabaikan nilai-nilai moralitas baik terkait dengan agama maupun nilai-nilai etika yang genuine dan hidup dalam sosial kemasyarakatan. Seolah-olah kebebasan berekspresi adalah tindakan yang bebas nilai, tanpa memerlukan campur tangan moralitas. Sungguh penafsiran yang absurd, menggelikan dan irrasional. Sayangnya justru isu-isu seperti inilah yang semakin menguat di negeri kita ini karena memang dipoles dengan rapi dan sistematis, apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai senjata ampuh lain, hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Akhirnya, seolah-olah, orang-orang yang masih menyuarakan moralitas atas nama nilai-nilai ajaran agama dan kultur ketimuran masyarakat dianggap sebagai suara orang-orang iri, tidak kenal perkembangan zaman, primitif, kolot, kaku, terbelakang, tidak modern, berpandangan sempit dan malu-maluin. Sungguh kesimpulan yang naïf sekaligus menyesatkan.
***
Isu kebebasan berkspresi memang tidak selamanya membawa hal-hal negatif asalkan tetap berjalan dalam koridor yang menghormati tata nilai keagamaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ambil saja contoh kasus lagu Gosip Jalanan yang dibawakan oleh Slank baru-baru ini yang juga disuarakan atas nama kebebasan berekspresi. Lagu yang dianggap melecehkan lembaga “terhormat” di negeri ini hampir saja diperkarakan di meja hijau, seandainya salah seorang oknum lembaga tersebut tidak tertangkap dalam kasus suap tepat sebelum gugatan dilayangkan.
Lagu Slank yang pedas dan sukses membikin gerah para petinggi di Badan Kehormatan lembaga legislatif tersebut merupakan representasi kekecewaan-kekecewaan para penonton di luar senayan yang seringkali disuguhi akrobat memilukan yang lama-lama membosankan. Sederet kasus panas tak jarang menjadi isu basi dan tidak terselesaikan karena berbagai macam kepentingan politik yang dengan telanjang menjadi santapan penonton di nusantara. Itulah yang kemudian disuarakan dengan lantang oleh Slank untuk menyadarkan para oknum wakil rakyat tersebut.
Pesan anti korupsi yang disuarakan oleh grup kawakan, Slank, tersebut tentu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama apapun di Indonesia, termasuk Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Sebab semua agama pada dasarnya mengajarkan agar kita tidak bertindak zalim terhadap orang lain, apalagi terhadap rakyat. Substansi pesan anti korupsi itu juga sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai filosofis kebangsaan yang kita anut di negara ini. Sebab Pancasila dengan semua sila, penafsiran dan penjabarannya tak satupun memberikan ruang bagi koruptor untuk hidup di negeri ini.
Coba sekarang bandingkan dengan argumentasi kebebasan berekspresi yang dijadikan dasar para supporter pornografi dan pornoaksi di negeri ini. Mereka menganggap bahwa sorotan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suara-suara orang yang sok moralis dan sok alim. Bahkan karena gugatan terhadap aksi-aksi pornografi dan pornoaksi itu kebanyakan diarahkan ke pihak perempuan (karena memang kebetulan kebanyakan pelaku pamer aurat dan goyang syahwat adalah perempuan), akhirnya gugatan dibelokkan pada isu diskriminasi gender. Padahal kalau mau diselami lebih dalam, upaya yang menggugat pornografi dan pornoaksi tersebut ditujukan untuk memuliakan perempuan dan menghindarkan mereka dari eksploitasi seksual yang menyesatkan, bukan meminggirkannya.
Alasan menyesatkan lain terkait dengan pornografi dan pornoaksi yang gencar disuarakan oleh para suporternya adalah bahwa pornografi pada prinsipnya didasarkan pada “pikiran kotor” konsumen, seolah-olah penyebab yang menggiring munculnya “pikiran kotor” itu tidak ada kaitan sama sekali. Jadi kalau Anda melihat orang yang memamerkan aurat kemudian Anda terangsang, itu adalah kesalahan Anda sendiri, bukan kesalahan si pelaku pamer aurat. Sebuah alasan yang tidak berdasar, menyesatkan dan menggelikan.
***
Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami bahwa yang kita butuhkan di negara ini adalah kebebasan bereskpresi yang bertanggung jawab. Sebuah kebebasan yang masih terikat dengan nilai-nilai moral agama dan kultur ketimuran masyarakat Indonesia. Bukan kebebasan yang menghambakan pada kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pengagung kebebasan berekspresi tanpa sekat semestinya realistis memahami kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Islam. Perasaan dan nilai-nilai yang mereka anut tentu mutlak dijadikan pertimbangan untuk dihargai. Penistaan dan penafian nilai-nilai moral masyarakat mayoritas tentu akan berdampak pada instabilitas sekaligus potensial menyulut konflik vertikal maupun horizontal. Sebuah akibat yang tentu tidak diinginkan oleh siapa pun di Indonesia, terlepas dari agama, suku, ras maupun jenis kelaminnya. Wallahu a’lam bis Shawab…

“OVEREDUCATED PEOPLE” DI ACEH

Oleh: Anton Widyanto
Tulisan ini dimuat di Harian Serambi Indonesia Tanggal 12/04/2008. Lihat http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1542

Salah satu bentuk kekhawatiran yang berkembang di Aceh menjelang berakhirnya masa BRR NAD-Nias yang sebelumnya telah didahului oleh hengkangnya ratusan NGO asing dalam proses rehab-rekon Aceh pasca tsunami, adalah munculnya beragam persoalan sosial di Aceh ke depan. Hal ini kemudian ditambah lagi dengan persoalan penanganan mantan kombatan GAM yang belum sepenuhnya maksimal terkait dengan persoalan penyediaan lapangan pekerjaan. Bahkan tidak hanya itu, penanganan ribuan lulusan yang dilahirkan dari rahim berbagai macam perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Aceh pun sejauh ini masih belum teratasi.
Lihat saja bagaimana membludaknya para pelamar PNS setiap tahun, padahal lowongannya semakin dipersempit dengan program pengangkatan orang-orang honorer atas kebijakan Presiden SBY. Lihat pula gugatan-gugatan kaum honorer sendiri yang tidak kalah subur mempertanyakan status pengangkatan mereka yang masih mengambang padahal tahun 2009 semakin dekat. Merekapun semakin khawatir, karena sangat bisa jadi di tahun 2009 semua pejabat di tingkat pusat akan sibuk mengurus tetek bengek pemilu.
Kondisi-kondisi di atas mempertegas bahwa Aceh ke depan akan dihadapkan pada persoalan sosial. Dan bila hal ini tidak dipersiapkan program penanganannya sejak sekarang, tentu bukan tidak mungkin akan menggelinding merembet pada persoalan-persoalan lain yang lebih serius.
***
Di awal tahun 1970-an, masyarakat Amerika Serikat disinyalir telah menjadi overeducated society, suatu masyarakat yang berpendidikan berlebihan. Maknanya di sini bukan berarti bahwa masyarakat “Paman Sam” itu sudah menjadi komunitas yang pandai semua atau berilmu pengetahuan serta berpengalaman seluruhnya. Akan tetapi, justru mereka adalah masyarakat yang menyisakan banyak problema ketika orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi tidak mampu diserap oleh lowongan pekerjaan yang ada. Sederhananya, banyak orang sekolah yang “menganggur” atau “salah kamar” dalam mendapatkan pekerjaan karena tidak sesuai dengan latar belakang (background) pendidikan yang dienyamnya. (Sanderson, Macrosiciology: 1991). Kebijakan-kebijakan pendidikanpun ditelurkan untuk mengatasi problem ini. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan.
Berbicara tentang sekolah kejuruan di Aceh secara spesifik atau Indonesia dalam skala yang lebih luas, kelihatannya memang kita masih belum sepenuhnya bisa bergembira. Masalahnya sekolah-sekolah kejuruan masih belum banyak mendapat perhatian dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sendiri. Keberadaannya masih belum mampu menyedot animo yang lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah non kejuruan lainnya. Faktor ini kemudian ditambah lagi fakta bahwa sekolah kejuruan yang ada masih banyak yang belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi standar pasar sehingga semakin lengkaplah kekurangan yang ada.
Sebenarnya mulai tahun 2005, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menggulirkan beberapa kebijakan di antaranya program sekolah standar nasional/internasional, SMK besar, SMK kecil, sekolah menengah terpadu dan program lainnya yang tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah menengah kejuruan. Namun dari tahun ke tahun, lembaga-lembaga ini belum terlihat dapat menghasilkan tamatan yang memuaskan pengguna (users), khususnya masyarakat industri. Kalaupun ada sekolah yang tamatannya diterima di industri yang sesuai dengan kriteria pegawai yang ditetapkan, jumlahnya masih minim. Bahkan, tidak sedikit industri atau perusahaan yang harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pelatihan/training terhadap pegawai baru (Pikiran Rakyat, 2/10/06).
***
Pasca MoU Helsinki, Aceh memang masih menyisakan beragam persoalan baik ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Tantangan-tantangan yang datang tentunya bukan semakin mudah, tapi justru akan semakin kompleks.
Persoalan pengangguran di kalangan orang-orang terpelajar (educated people) pada prinsipnya bukan hanya milik pemerintah Aceh. Sejauh ini pemerintah Indonesia dan khususnya negara-negara berkembang di dunia juga mengalaminya. Meski demikian, di tengah suntikan dana yang akan diraup Aceh selama beberapa tahun ke depan tentunya akan sangat ironis bila Aceh tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas khususnya terkait dengan aspek ekonomi dan pendidikan.
Mengapa dua aspek di atas sangat penting diperhatikan? Karena faktor pemerataan ekonomi yang stabil akan dapat menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat. Sudah banyak bukti dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia bahwa ekonomi yang carut-marut sangat potensial menyuburkan aroma pertengkaran bahkan pembusukan dan pemberontakan dari dalam. Benar kiranya Rasulullah Saw menekankan bahwa “kemiskinan berpotensi menyebabkan kekufuran”.
Berikutnya mengapa diperlukan upaya sistematis dalam peningkatan kualitas pendidikan? Karena pendidikan pada dasarnya adalah investasi pencerahan peradaban masa depan sebuah masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di sini tentu saja bukan hanya menyangkut bagaimana menyuntik lembaga-lembaga kependidikan di Aceh dengan pundi-pundi dana, akan tetapi lebih dari itu perlu adanya penajaman dalam persoalan pemenuhan permintaan pasar. Di sinilah sebenarnya kita memerlukan orientasi Total Quality Manajemen of Education (TQME).
Konsep TQME menekankan pemahaman bahwa pendidikan jangan hanya diorientasikan pada proses pendidikan dan pembelajaran semata, akan tetapi juga harus diiringi orientasi pada bagaimana out put yang dihasilkan oleh proses pendidikan dan pembelajaran tersebut dapat diserap oleh kebutuhan pengguna (user). Di sinilah pada dasarnya pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan juga pelurusan orientasi ke depan perguruan-perguruan tinggi di Aceh menjadi sangat penting karena diharapkan out put nya dapat langsung siap pakai bahkan lebih dari itu dapat pula menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.Saya menjadi teringat dengan ungkapan dosen saya dulu. “Anda sekolah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk menciptakan lapangan kerja”. Pertanyaannya sekarang, “mungkinkah kita akan dapat menciptakan lapangan kerja, sementara pendidikan yang kita terima senantiasa diarahkan untuk mencari kerja?”. Wallahu a’lam bis Shawab.