Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto...

MEMBUMIKAN SYARIAT ISLAM; SEBUAH REORIENTASI METODOLOGIS


Oleh : Anton Widyanto

(Artikel ini dimuat di koran Harian Serambi Indonesia)


Berbicara mengenai sejarah hukum dalam skala luas, pada hakikatnya sama saja dengan membicarakan sejarah peradaban manusia untuk mengatur kehidupannya. Demikian pula halnya manakala perjalanan historis hukum Islam dikaji, atau dibahas dalam diskursus-diskursus ilmiah (scientific discourses), maka tidak akan dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban umat Muhammad Saw itu sendiri.

Eratnya korelasi antara syari’at Islam dengan masyarakat muslim menjadikannya sebagai bagian yang cukup urgen. Sebab bidang ini selain berposisi sebagai inti dari ajaran agama samawi terakhir, juga merupakan manifestasi tata cara hidup dan perilaku umat-Nya.


Dalam syari’at Islam tersebut terkandung nilai-nilai ilahiyah yang abadi serta prinsip-prinsip yang solid meliputi segala tatanan yang qath’iyyah. Dan di antara nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam syari’at Islam adalah sebagaimana yang tercermin dalam formulasi syari’at Islam itu sendiri (maqasid al-Syar’iyyah) yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kenikmatan, kemaslahatan, keadilan dan seterusnya. Nilai-nilai kebahagiaan ini berbentuk abstrak (in abstractio) yang kemudian harus direalisasikan dalam bentuk nyata (in concretio).

Di samping nilai-nilai fundamental tersebut, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam in abstractio tersebut menuju nilai-nilai in concretio. Proses transformasi ini disebut dengan proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum dalam masyarakat.

Untuk itu tidak mengherankan bila kajian-kajian mengenai hukum Islam ini senantiasa menarik dan dalam bingkai historis, hal sedemikian rupa sudah dilakukan secara semi profesional semenjak masa tabi’in. Namun demikian, sayangnya riset-riset tersebut lebih bersifat atomistik dan tekstual.   Dan dalam perkembangan berikutnya studi hukum Islam lebih ditekankan pada penguasaan materi hukum fiqh dari buku-buku klasik, sementara aspek metodologis perumusan hukumnya kurang mendapatkan perhatian.

Pada masa modern, krisis seperti ini justru ditambah dengan adanya dikotomisasi antara ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu Barat. Ekses yang muncul kemudian adalah terjadinya dua kutub ekstrem yang sangat bertolak belakang dan sudah barang tentu akan merugikan umat Islam itu sendiri.

           

***


Merujuk pada argumentasi Wael B. Hallaq (An Anthology of Islamic Studies, 1996, h. 169), pada hakikatnya hukum substantif Islam setelah periode formatif menjadi sedemikian kaku (rigid) dan tidak lagi bersentuhan dengan aspek-aspek perkembangan politik, sosial, maupun ekonomi. Berkenaan dengan apa yang diungkapkan Hallaq, Abdul Hamid Abu Sulayman (Islamization of Knowledge:1989, h.23) mengatakan bahwa faktor krusial yang mendasari terjadinya kekakuan dalam memahami hukum Islam ditinjau dari perspektif historis adalah karena adanya invasi bangsa Tartar dari dunia Timur dan perang Salib yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sehingga menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi sejumlah negara.

Di samping itu, faktor yang tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya kemandekan hukum Islam pada abad ketiga belas masehi adalah berkembangnya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Baru kemudian pada abad kesembilan belas penilaian ini dinilai tidak proporsional dan irrasional sehingga para tokoh pembaharuan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan dan lain-lain merasa perlu mengadakan revisi-revisi.

Sayangnya, pada periode modern  ketika pengaruh Barat mulai merebak ke seantero dunia (teristimewa dunia-dunia Islam) dan berhasil menancapkan “cakar” kedigdayaannya, beberapa negara seperti Turki, Mesir dan India terjebak dalam upaya “pembaratan” (westernization) umat Islam baik secara politik, ekonomi maupun militer. Akhirnya faktapun berbicara bahwa bentuk-bentuk pemahaman Islam yang terlampau konservatif (over conservative) sebagaimana yang terjadi pada masa tradisional dan penerimaan isme-isme Barat secara mentah-mentah menemui kegagalan.

Pada perkembangan berikutnya justru isu-isu global yang dimunculkan adalah pertentangan antara ilmu-ilmu Timur (baca:Islam) dengan ilmu-ilmu Barat. Kedua-duanya dipandang sebagai kekuatan yang kontradiktif. Sebab di satu sisi ilmu-ilmu Barat lebih menekankan dan sekaligus mementingkan aspek rasionalitas, sementara ilmu-ilmu Islam cenderung sebaliknya. Eksesnya muncul gerakan-gerakan pemikiran ekstrem yang mengharamkan produk-produk pemikiran Barat dan gerakan-gerakan yang memandang Islam sebagai “kekuatan yang sakit”.

Hal ini tentu saja kurang konstruktif dan tidak efektif bagi progresivitas Islam itu sendiri. Sebab hanya akan melahirkan –meminjam istilah Nurchalish Madjid- “paham apologetis” yang tidak mengandung kreativitas orisinal dan cenderung menimbulkan rasa rendah diri pada diri kaum muslimin.

Beranjak dari fenomena faktual ini, maka upaya yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam adalah mengadakan introspeksi, revisi dan sekaligus rekonstruksi pola pikir intelektual serta aspek metodologisnya. Sebagai bahan pijakan, penulis agaknya merasa perlu untuk mengilustrasikan situasi bangsa Eropa saat mengalami stagnasi dalam kurun waktu kurang lebih 1000 tahun. Ternyata bangsa Eropa tersebut bisa berubah total dan sukses mengadakan kemajuan-kemajuan yang menakjubkan setelah mereka mengadakan pembaharuan dalam metodologi berpikir mereka.

Menurut pemahaman al-Faruqi, metodologi Islam yang dikembangkan oleh pemikir muslim tradisional memiliki beberapa kekurangan (shortcomings) di antaranya adalah : Pertama, adanya pembatasan dalam lapangan ijtihad menuju pada penalaran legalistik. Kedua, menghilangkan seluruh kriteria dan standar rasional dengan menggunakan metodologi yang murni intuitif dan esoteris. Sehingga dengan demikian telihat kurang empiris (lack of empiricism)

Di samping itu metode klasik juga cenderung didasarkan pada pemahaman yang bersifat atomistik, sementara kajian penemuan sosial mengharuskan adanya suatu pendekatan holistik untuk mensistematisasikan relasi-relasi sosial dengan aturan-aturan universal.

Meskipun metode-metode tradisional diklaim cenderung kurang empiris (lack of empiricism), bukan berarti bahwa kemudian metodologi modern yang dipakai dan dikembangkan oleh pemikir Barat sudah sempurna dan dapat diakses mentah-mentah. Sebab menurut Safi ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai metode modern ini: Pertama, metode modern Barat telah mengalami bias empirisis. Hal ini kemudian mencapai puncaknya saat munculnya pendekatan positivistik logis yang temanifestasi dalam paham behavioralisme Barat. Kedua, dalam metode modern Barat, wahyu (revelation) berhasil disingkirkan dan kemudian direduksi sebagai khayalan atau dongeng belaka.

Tidak memadainya metode-metode modern yang dikembangkan Barat dan juga metode-metode yang dipakai oleh para pemikir muslim tradisional –sebagaimana yang dieksplanasikan di atas- secara tidak langsung menantang umat Islam untuk menemukan “metode alternatif” yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan kedua metode tersebut. Di sinilah kemudian proyek Islamisasi yang dikembangkan oleh Ismail Raji’ al-Faruqi dsb mengambil peranan yang lumayan penting sebagai jalan keluarnya (way out).

Tugas integrasi ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Faruqi- bukan berarti mencampuradukkan eklektik dari Islam klasik dan pengetahuan Barat modern, melainkan sebagai suatu reorientasi sistematis sekaligus restrukturisasi seluruh bidang pengetahuan kemanusiaan sesuai dengan kategori-kategori baru yang diambil dan didasarkan pada konsep Islam.


***


Dalam Foundation of Knowledge-nya, teristimewa dalam pembahasan “ke arah suatu pendekatan yang padu terhadap syari’ah dan inferensi sosial” (Towards Unified Approach to Shari’ah and Social Inference), Louay Safi menekankan bahwa pemisahan kebenaran keagamaan dari wilayah ilmiah sebagaimana yang berkembang dalam keilmuan Barat adalah salah dan karena itu tidak dapat dipertahankan.

Selanjutnya Safi sampai pada penilaian bahwa untuk memahami kebenaran wahyu, manusia harus mendekatinya dengan cara yang sama dengan pendekatan terhadap fenomena-fenomena sosial atau bahkan fenomena alam. Karena itu, penempatan wahyu sebagai fenomena dan sumber pengetahuan dapat diterima (acceptable).

Beberapa langkah penting dalam kerangka metodologis yang ditawarkannya adalah: pertama, realitas sosial dikaitkan dengan nash melalui metode tamatis (mawdhu’iy). Kedua, melibatkan upaya memahami dan menafsirkan nash tersebut secara tekstual (as-Siyaq al-Nassiy), diskursif (as-Siyaq al-Khitabiy) dan historis (al-Siyaq al-Haliy). Ketiga, melakukan proses ta’liliyyaitu dengan mencari alasan-alasan yang mendasari realitas sosial melalui perspektif sosiologis maupun antropologis dan Keempat, baru diupayakan untuk menemukan al-asl al-kulliy. Lewat langkah-langkah inilah diharapkan dunia fiqh tidak hanya menjadi law in book akan tetapi juga menjadi law in action.


Konklusi

Aspek metodologi dalam aktivitas intelektual tidak bisa dipungkiri memainkan peranan yang cukup signifikan dalam upaya mengentaskan umat Islam dari ketertinggalan (backwardness). Paradigma berpikir yang cenderung mengkonfrontasikan antara metodologi Barat dan Islam –walaupun memang memiliki kisi-kisi perbedaan yang lumayan mendolok dalam beberapa segi- tidak up to date lagi untuk dianut. Justru upaya mengkombinasikan dan mencari titik-temu antara keduanya adalah suatu hal mutlak yang menjadi tugas sarjana muslim. Sehingga dengan demikian dapat ditemukan formulasi metodologis yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki masing-masing “kubu”.

Hal ini tentu saja sangat krusial bila kontekskan dengan kondisi Aceh kontemporer yang telah tulus memaklumatkan syari’at Islam sebagai aturan yang dianut masyarakatnya, teristimewa dalam penyusunan kanun-kanunnya. Mengapa? Sebab bila isi kanun-kanun tersebut hanya mengacu pada konsep-konsep normatif peninggalan hukum di “era onta” dahulu tanpa dibarengi dengan pembaharuan metodologis dalam  istinbatnya seraya melibatkan ilmu-ilmu bantu modern seperti sosiologi, antropologi dsb, maka niscaya hukum Islam akan menemui kekakuan-kekakuannya (rigidities). Sehingga dengan demikian Syari’at Islampun akan sulit dibumikan di Tanoh Rincong. Ia hanya akan berhenti pada dataran law in book dan tidak akan menyentuh pada law in action. Pada akhirnya Nanggroe Aceh Darussalam akan dicatat dalam deretan “wilayah eksperimen” yang gagal mengimplementasikan Hukum Allah secara kaffah. Na’udzu billahi min dzalik.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.