Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto...

"HANTU" PEGAWAI NEGERI

Oleh: Anton Widyanto

(Diedit ulang dari artikel yang sudah pernah dimuat di Harian Serambi Indonesia dan Buku Menyorot Nanggore)

Luar biasa, itulah kesan saya setiap kali dibuka pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini. Sebab tidak berselang lama, isi pengumuman itu sudah menyebar ke segala penjuru. Berikutnya, kantor-kantor desa dan kantor polisi disesaki oleh puluhan atau bahkan ratusan para pendamba kerja yang sedang berupaya melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS tersebut untuk membuat Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).

Kegiatan “semi tahunan” ini (kalau boleh saya istilahkan demikian), memang sebuah “sayembara” yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka-mereka yang pernah mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa “profesi” pegawai negeri ternyata masih menjadi idaman (untuk tidak menyebut favorit) kebanyakan orang, meskipun secara faktual banyak yang mensinyalir tidak terlalu menjanjikan dari segi penghasilan.
Mengapa demikian? Sebab paradigma masyarakat kita agaknya masih menganggap bahwa tujuan akhir dari pendidikan yang dienyam oleh anak-anak kita adalah untuk menjadi pegawai negeri. Atau dengan ungkapan lain bahwa siapa saja yang memiliki kesempatan sekolah –apalagi sampai ke jenjang perguruan tinggi- wajib hukumnya untuk menjadi pegawai negeri. Bila tidak, maka sama saja dia telah membuang usia dan fulusnya dengan sia-sia. Apakah persepsi seperti ini salah? Saya pikir bukan tempat yang tepat untuk menguraikan jawabannya dalam tulisan ini. Sebab tulisan berikut pada hakikatnya ditendensikan untuk membidik sisi lain dari penerimaan CPNS yang memang hampir menjadi aktifitas tahunan di negara kita pada umumnya dan Nanggroe Aceh Darussalam pada khususnya.

Hantu KKN

Agaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa apabila sebuah lowongan kerja yang berkenaan dengan pengangkatan pegawai negeri sipil diumumkan, maka berikutnya hal ini akan memancing munculnya para “hantu” yang mengajak para pendamba kerja untuk bermain kotor, curang dan culas. Mereka, biasanya,muncul dalam berbagai wujud dan beragam taktik. Ada yang dengan terang-terangan mendatangi si pencari kerja seraya memberikan iming-iming akan meloloskannya dengan –tentu saja- imbalan uang dalam jumlah tertentu. Ada yang mencoba melobi kawan sejawatnya dengan memberikan “surat sakti” tertentu. Dan bahkan ada yang berasal dari kalangan pencari kerja itu sendiri yang dengan “semangat 45nya” melobi kesana-kemari agar bisa mendapat jatah kelulusan. Akhirnya, ajang penerimaan pegawai negeri pun menjadi arena “dagang sapi”, atau tak ubahnya “adu keuangan” (untuk tidak menyebutnya “bisnis” atau “tender”).

Munculnya hantu-hantu sedemikian rupa dan juga wujud “kesuksesannya” pada hakikatnya mencerminkan bagaimana wajah kita sebenarnya. Ternyata yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme sangat sulit (untuk tidak menyebut mustahil) diberantas. Bagaimana tidak? Sebab dalam masyarakat kita sendiri penyakit itu seakan-akan sudah sedemikian “merakyat” dan bahkan membudaya. Meskipun secara lahiriyah kita membenci KKN tersebut, namun dalam realitas empiriknya kita toh menerimanya sebagai sebuah kewajaran dan bahkan mungkin dengan sukarela ikut serta melakukannya. Lebih gawat lagi mungkin sempat juga terlintas dalam benak kita bahwa kita tidak akan survive bila kita tidak menjadi peserta di dalamnya.

KKN memang permasalahan yang senantiasa menarik untuk dibicarakan, apalagi dalam konteks Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi keterpurukan bangsa ini dan keterjerembabannya dalam kubangan krisis multidimensional yang telah berjalan sekian lama tanpa ada cukup banyak harapan untuk bisa keluar sesegera mungkin. Para pemerhati politik, ekonomi, maupun sosial (dalam dan luar negeri) agaknya sepakat bahwa salah satu faktor yang mencampakkan Indonesia dalam jurang krisis sedemikian rupa adalah “menjamurnya” korupsi di nusantara. Sementara kalangan ulama lebih menyoroti akar dari korupsi tersebut, yaitu adanya krisis moral yang begitu akut dalam tubuh negara seribu pulau ini.

Meskipun Taufiq Isma’il mengaku “malu” menjadi warga negara Indonesia yang direfleksikan lewat puisinya, ternyata tidak kesemuanya penduduk Indonesia satu perasaan dengan dia. Korupsi dengan berbagai corak, gaya, mode dan trendnya tetap mewabah dengan lancar baik dengan kesan telanjang maupun “malu-malu kucing”. Korupsi bahkan seakan telah menjadi suatu “seni” atau bahkan “budaya” yang ditolerir. Korupsi juga tidak hanya terhenti pada tingkat pusat, namun juga telah menjalar ke daerah-daerah seiring dengan dibukanya otonomi untuk mengatur wilayah masing-masing. Tidak dapat dipungkiri, bila kemudian muncul anggapan bahwa penguasa di daerah telah menjadi “raja-raja kecil” di nusantara.

Berbicara lebih lanjut tentang korupsi ini, ada data menarik yang dipaparkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beberapa bulan lalu bahwa dari penelitian terhadap 26 lembaga negara untuk triwulan III/2002 ditemukan 734 kasus korupsi bernilai Rp. 3,1 triliun dan US$ 205,4 juta. (Tempo, 3/3/03). Suatu jumlah yang lumayan “fantastis” sekaligus prestasi yang cukup “mengagumkan” karena jumlah ini melebihi anggaran penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan presiden serta wakil presiden 2004 yang berjumlah sekitar Rp. 3,609 triliun.

Di lain pihak yang tak kalah menariknya untuk diangkat di sini adalah sinyalemen yang mencuat beberapa waktu lalu bahwa ternyata propinsi terkorup di Indonesia adalah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebuah propinsi yang dicatat dalam sejarah sebagai tempat masuknya Islam pertama di nusantara; tempat para pemeluk Islam yang berpegang teguh pada ajaran agamanya dan sedang merangkak menuju masyarakat Islami yang kaffah dewasa ini.

Akuntabilitas Publik dalam Seleksi CPNS

Apa langkah atau cara yang tepat untuk mengantisipasi agar proses seleksi penerimaan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun ini bisa berjalan secara fair dan proporsional, jauh dari KKN? Saya yakin pertanyaan ini tidak mudah untuk dicarikan jawabannya. Sebab seringkali jawaban-jawaban teoritis menjadi sangat sulit diaktualisasikan dalam dataran empiriknya. Meski demikian bukan berarti pemikiran-pemikiran teoritis tidak ada faedahnya. Sebab bagaimanapun juga kesalahan terbesar, biasanya, adalah bukan pada teori yang digagas, tapi lebih banyak pada sisi praktisnya.

Jika memang pada selsksi penerimaan CPNS tahun lalu pemerintah daerah NAD beritikad baik dengan membentuk tim pengawas atau pemantau, maka tidak salah pula bila tim sedemikian rupa dibentuk pada tahun ini. Namun demikian, satu hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa hendaknya Pemda NAD tidak hanya sekadar membentuknya, akan tetapi juga berusaha mengevaluasi kinerja tim terdahulu. Dengan demikian maka akan diketahui sisi-sisi mana yang perlu diperbaiki, baik dikurang ataupun ditambah.

Lebih lanjut lagi, sebenarnya yang lebih krusial dari itu adalah pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat kita sendiri. Sebab dengan demikian, maka daya tekannyapun akan semakin kuat. Karena itu proses seleksi penerimaan CPNS tahun ini harus benar-benar transparan dalam segala hal. Dan jika memang nanti terjadi kecurangan, maka model punishmentnya juga harus jelas serta tegas diberikan. Sebab selama ini, kalaupun dijumpai adanya kecurangan dalam penerimaan CPNS di lembaga-lembaga pemerintah (tidak hanya di NAD), nampaknya kasus yang muncul hanya berlalu begitu saja, tanpa ada sanksi hukum yang jelas bagi pelakunya.

 Ikhtitam

Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana bila nanti pegawai-pegawai negeri yang lolos dalam tes CPNS di lingkungan Pemda NAD tahun ini adalah atas jasa dan upaya “hantu-hantu” sebagaimana disinggung di atas, atau bahkan mungkin yang lewat menjadi pegawai adalah “hantu” itu sendiri. Sebab dengan demikian maka kantor-kantor pemerintah pun akan semakin dipenuhi oleh hantu-hantu baru yang siap untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Tentu saja ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kepemerintahan daerah NAD dan kehidupan masyarakatnya. Sebab profil-profil hantu seperti ini hanya akan menghisap keringat rakyat, membodohi masyarakat dan menginjak-injak martabat. Semoga kekhawatiran ini hanya merupakan “khayalan” penulis semata dan tidak akan terjadi dalam kenyataan. Amin.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.