Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Search This Blog

11 February, 2008

APA KABAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI?

Oleh: Anton Widyanto

Di awal tahun 2007, tepatnya tanggal 4 Januari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (diwakili oleh Dr. Sjahruddin Rasul, SH) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Unsyiah (diwakili oleh Dr. Darni Daud, MA) dan IAIN Ar-Raniry (diwakili oleh Prof. Drs. Yusny Saby, M.A, Ph.D) di Balai Senat Unsyiah. Nota Kesepahaman ini menyangkut 3 bidang: 1) Pendidikan antikorupsi. 2) Kampanye antikorupsi. 3) Riset atau Kajian mengenai Pemerintahan yang baik dan benar. Semangat mulia yang telah "diformalkan" ini sesungguhnya wajib didukung oleh siapa saja yang masih peduli dengan kebajikan dan sangat membenci kezaliman. Di samping itu, penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga dirasa tepat mengingat: pertama, korupsi di Aceh baik pra tsunami maupun sesudahnya tergolong mengkhawatirkan. Kedua, penempatan semangat anti korupsi yang dikobarkan di perguruan tinggi dirasa penting mengingat lembaga pendidikan ini adalah tempat penggodokan para intelektual Aceh ke depan. Artinya, apabila pendidikan anti korupsi yang digagas tersebut berhasil, bukan tidak mungkin akan muncul generasi anti korupsi sebagai pembangun Aceh ke depan. Persoalannya, sudah seberapa jauhkah poin-poin dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) tersebut diimplementasikan di lapangan?
Ketika hal ini dipertanyakan, bisa jadi jawaban yang muncul belum begitu meyakinkan, karena tokh sejauh ini belum ada gebrakan-gebrakan signifikan yang gaungnya terdengar. Kelihatannya, semangat pendidikan anti korupsi masih di atas kertas. Pola pendidikan anti korupsi yang akan dijalankan juga masih kabur. Apakah akan dialokasikan pada mata kuliah tersendiri ataukah hanya perlu diintegrasikan pada mata kuliah-mata kuliah yang ada.
Berikutnya mengenai kampanye anti korupsi dan riset tentang pemerintahan yang bersih kelihatannya juga kurang terdengar gaungnya. Yang pasti kedua poin ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Masalahnya, apakah kedua perguruan tinggi tersebut sudah mengalokasikan dana tersendiri untuk melaksanakannya?
***
Anggapan bahwa korupsi adalah hal yang buruk, hina, tidak mulia, kotor, busuk, menjijikkan, memuakkan, dosa dan lain sebagainya (terlepas ia menjadi ordinary crime ataupun extraordinary crime), bisa jadi setiap orang menyetujuinya. Meski demikian, mendidik orang untuk memahami bahwa korupsi adalah hal yang harus dijauhi memang bukan hal yang mudah dilakukan dalam proses perkuliahan. Hal ini terkait dengan masih belum tersosialisasikannya dengan baik, apa hakikat korupsi (definisi, jenis, ruang lingkup dsb) tersebut di kalangan dosen dan mahasiswa. Selanjutnya yang menjadi lebih sulit adalah ketika praktek korupsi tersebut harus dijauhi secara nyata dalam kehidupan keseharian di kampus.
Korupsi biasanya hanya diidentikkan dengan masalah pengemplangan uang demi keuntungan pribadi atau kelompok. Sementara mental-mental yang potensial mendorong pada budaya korup seperti: keterlambatan mengajar tanpa alasan yang logis, menyontek saat ujian berlangsung, menjiplak karya orang lain saat membuat skripsi, thesis, atau karya ilmiah (plagiarism), menyediakan setoran tertentu saat mengamprah uang kegiatan atau mengambil beasiswa dengan istilah "uang keringat", menempatkan orang-orang "besar" dalam susunan kepanitiaan kegiatan dengan alasan bagi-bagi rejeki, padahal seringkali orang-orang "besar" tersebut tidak ada kaitan/andilnya sama sekali dalam kegiatan yang dilaksanakan (herannya, honor tetap mereka terima) dsb, tetap dibiarkan. Lebih dari itu, selama ini upaya-upaya kritis yang sebenarnya positif untuk memberangus mental-mental korup sedemikian rupa di kampus, biasanya harus berhadapan dengan tembok besar yang susah ditembus. Kalaupun dipaksakan diri untuk menembusnya, yang terjadi adalah kerugian pada diri si "penembus". Resikonya, "kepalanya" akan benjol, atau "tangannya" justru akan diamputasi. Akhirnya manusia-manusia kritis dan idealis dipaksa harus menjadi orang-orang "murji'ah". Sebuah kenyataan yang miris dan menyedihkan.
***
Sudah semestinya perjanjian pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh kedua perguruan tinggi terkemuka di Aceh tersebut (IAIN Ar-Raniry dan Unsyiah) dipikirkan secara serius di lapangan. Bila ini dapat dilaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin efek dominonya akan menyebar pada perguruan-perguruan tinggi lain di Nanggroe Aceh Darussalam. Meski demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa implementasi ini tentu tidak akan berjalan dengan mulus selama tidak diiringi dengan political will para pimpinannya mulai dari rektorat sampai dekanat.
Saya sepakat bahwa pendidikan anti korupsi tidak perlu dijadikan sebuah mata kuliah tersendiri, karena hal tersebut akan menambah beban mata kuliah yang dipikul mahasiswa yang sudah terlihat sarat muatan selama ini akan menjadi semakin berat. Namun demikian, perlu pula dipikirkan bagaimana pendidikan anti korupsi tersebut dapat diintegrasikan dalam mata kuliah-mata kuliah lainnya.
Mental-mental korup yang selama ini terpola sebagai "penyakit turunan" seperti saya contohkan di atas mulai dari: "setoran" tak resmi, "pengemplangan" jam kuliah, menyontek, plagiat dst sudah selayaknya diberantas. Strategi awalnya adalah dengan cara mensosialisasikan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah haram, karena itu perlu dijauhi dan ditinggalkan. Selanjutnya harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai regulasi sanksi yang akan diberlakukan bila aktivitas-aktivitas haram tersebut masih dilakukan (tanpa pandang bulu).
Yang tidak kalah pentingnya, sudah semestinya pula kedua perguruan tinggi di atas memiliki sebuah badan pengawas anti korupsi yang otonom baik di tingkat universitas/institut maupun fakultas. Sebab salah satu kelemahan yang muncul selama ini adalah bahwa kinerja perguruan tinggi kurang mendapat pengawasan yang memadai. Kalaupun ada lembaga senat institut, tidak jarang lembaga ini menjadi "kepanjangan tangan" dari rektor yang sedang menjabat. Tentu saja lembaga seperti ini akan sulit diandalkan. Sebab bagaimana mungkin "jeruk makan jeruk?". Demikian kata sebuah iklan di TV.

Anton Widyanto

Author & Editor

Mengais Tetesan Ilmu Allah Ta'ala yang Tak Terbatas

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.