21 April, 2008

ATAS NAMA KEBEBASAN BEREKSPRESI

Oleh: Anton Widyanto

Baru-baru ini isu kebebasan berekspresi kembali mencuat. Dalam skala internasional, pemuatan kembali kartun-kartun yang melecehkan Muhammad Saw selaku sosok panutan yang diagungkan oleh umat Islam sejagat di Denmark, pementasan novel ayat-ayat setan (the satanic verses) sampai pada publikasi film Fitna di Belanda yang benar-benar menyebar fitnah kesemuanya dilandaskan pada pendewaan kebebasan berekspresi.
Dalam konteks domestik, atas nama kebebasan berekspresi, berita pencekalan penampilan si goyang vulgar, Dewi Perssik, di Tangerang dan Bandung baru-baru ini juga sukses menuai sorotan. Demikian pula berita panas tentang pose-pose ”menantang” selebritis domestik yang dimuat di berbagai media massa. Hal ini kemudian kembali diramaikan dengan gugatan dari beberapa artis yang meminta adanya jaminan kebebasan berekspresi dalam rancangan amendemen ke V UUD 1945 yang diajukan oleh DPD. Mereka menilai bahwa sampai dengan amendemen ke IV UUD 1945, ruang kebebasan ekspresi masih belum diberikan tempat bahkan justru terkesan semakin dikekang. Demikian pemikiran yang disampaikan sejumlah artis ibukota dalam diskusi budaya Amendemen ke-5 UUD 1945 bertema Kebebasan Berekspresi di Hotel Sultan, Jakarta (Media Indonesia, 12/4/08).
Debat mengenai isu kebebasan berekspresi seolah-olah tak pernah reda, khususnya di negeri kita ini. Isu ini bahkan telah menjadi senjata ampuh bagi orang-orang tertentu yang ingin melegalkan perbuatan-perbuatan anti Tuhan. Kebebasan berekspresi dipahami oleh orang-orang sedemikian rupa sebagai kebebasan tanpa sekat, sehingga cenderung mengabaikan nilai-nilai moralitas baik terkait dengan agama maupun nilai-nilai etika yang genuine dan hidup dalam sosial kemasyarakatan. Seolah-olah kebebasan berekspresi adalah tindakan yang bebas nilai, tanpa memerlukan campur tangan moralitas. Sungguh penafsiran yang absurd, menggelikan dan irrasional. Sayangnya justru isu-isu seperti inilah yang semakin menguat di negeri kita ini karena memang dipoles dengan rapi dan sistematis, apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai senjata ampuh lain, hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Akhirnya, seolah-olah, orang-orang yang masih menyuarakan moralitas atas nama nilai-nilai ajaran agama dan kultur ketimuran masyarakat dianggap sebagai suara orang-orang iri, tidak kenal perkembangan zaman, primitif, kolot, kaku, terbelakang, tidak modern, berpandangan sempit dan malu-maluin. Sungguh kesimpulan yang naïf sekaligus menyesatkan.
***
Isu kebebasan berkspresi memang tidak selamanya membawa hal-hal negatif asalkan tetap berjalan dalam koridor yang menghormati tata nilai keagamaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ambil saja contoh kasus lagu Gosip Jalanan yang dibawakan oleh Slank baru-baru ini yang juga disuarakan atas nama kebebasan berekspresi. Lagu yang dianggap melecehkan lembaga “terhormat” di negeri ini hampir saja diperkarakan di meja hijau, seandainya salah seorang oknum lembaga tersebut tidak tertangkap dalam kasus suap tepat sebelum gugatan dilayangkan.
Lagu Slank yang pedas dan sukses membikin gerah para petinggi di Badan Kehormatan lembaga legislatif tersebut merupakan representasi kekecewaan-kekecewaan para penonton di luar senayan yang seringkali disuguhi akrobat memilukan yang lama-lama membosankan. Sederet kasus panas tak jarang menjadi isu basi dan tidak terselesaikan karena berbagai macam kepentingan politik yang dengan telanjang menjadi santapan penonton di nusantara. Itulah yang kemudian disuarakan dengan lantang oleh Slank untuk menyadarkan para oknum wakil rakyat tersebut.
Pesan anti korupsi yang disuarakan oleh grup kawakan, Slank, tersebut tentu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama apapun di Indonesia, termasuk Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Sebab semua agama pada dasarnya mengajarkan agar kita tidak bertindak zalim terhadap orang lain, apalagi terhadap rakyat. Substansi pesan anti korupsi itu juga sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai filosofis kebangsaan yang kita anut di negara ini. Sebab Pancasila dengan semua sila, penafsiran dan penjabarannya tak satupun memberikan ruang bagi koruptor untuk hidup di negeri ini.
Coba sekarang bandingkan dengan argumentasi kebebasan berekspresi yang dijadikan dasar para supporter pornografi dan pornoaksi di negeri ini. Mereka menganggap bahwa sorotan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suara-suara orang yang sok moralis dan sok alim. Bahkan karena gugatan terhadap aksi-aksi pornografi dan pornoaksi itu kebanyakan diarahkan ke pihak perempuan (karena memang kebetulan kebanyakan pelaku pamer aurat dan goyang syahwat adalah perempuan), akhirnya gugatan dibelokkan pada isu diskriminasi gender. Padahal kalau mau diselami lebih dalam, upaya yang menggugat pornografi dan pornoaksi tersebut ditujukan untuk memuliakan perempuan dan menghindarkan mereka dari eksploitasi seksual yang menyesatkan, bukan meminggirkannya.
Alasan menyesatkan lain terkait dengan pornografi dan pornoaksi yang gencar disuarakan oleh para suporternya adalah bahwa pornografi pada prinsipnya didasarkan pada “pikiran kotor” konsumen, seolah-olah penyebab yang menggiring munculnya “pikiran kotor” itu tidak ada kaitan sama sekali. Jadi kalau Anda melihat orang yang memamerkan aurat kemudian Anda terangsang, itu adalah kesalahan Anda sendiri, bukan kesalahan si pelaku pamer aurat. Sebuah alasan yang tidak berdasar, menyesatkan dan menggelikan.
***
Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami bahwa yang kita butuhkan di negara ini adalah kebebasan bereskpresi yang bertanggung jawab. Sebuah kebebasan yang masih terikat dengan nilai-nilai moral agama dan kultur ketimuran masyarakat Indonesia. Bukan kebebasan yang menghambakan pada kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pengagung kebebasan berekspresi tanpa sekat semestinya realistis memahami kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Islam. Perasaan dan nilai-nilai yang mereka anut tentu mutlak dijadikan pertimbangan untuk dihargai. Penistaan dan penafian nilai-nilai moral masyarakat mayoritas tentu akan berdampak pada instabilitas sekaligus potensial menyulut konflik vertikal maupun horizontal. Sebuah akibat yang tentu tidak diinginkan oleh siapa pun di Indonesia, terlepas dari agama, suku, ras maupun jenis kelaminnya. Wallahu a’lam bis Shawab…
Share This

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto

Popular Posts

Search This Blog

Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Contact Me

Contact Form

Name

Email *

Message *