19 April, 2008

“OVEREDUCATED PEOPLE” DI ACEH

Oleh: Anton Widyanto
Tulisan ini dimuat di Harian Serambi Indonesia Tanggal 12/04/2008. Lihat http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1542

Salah satu bentuk kekhawatiran yang berkembang di Aceh menjelang berakhirnya masa BRR NAD-Nias yang sebelumnya telah didahului oleh hengkangnya ratusan NGO asing dalam proses rehab-rekon Aceh pasca tsunami, adalah munculnya beragam persoalan sosial di Aceh ke depan. Hal ini kemudian ditambah lagi dengan persoalan penanganan mantan kombatan GAM yang belum sepenuhnya maksimal terkait dengan persoalan penyediaan lapangan pekerjaan. Bahkan tidak hanya itu, penanganan ribuan lulusan yang dilahirkan dari rahim berbagai macam perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Aceh pun sejauh ini masih belum teratasi.
Lihat saja bagaimana membludaknya para pelamar PNS setiap tahun, padahal lowongannya semakin dipersempit dengan program pengangkatan orang-orang honorer atas kebijakan Presiden SBY. Lihat pula gugatan-gugatan kaum honorer sendiri yang tidak kalah subur mempertanyakan status pengangkatan mereka yang masih mengambang padahal tahun 2009 semakin dekat. Merekapun semakin khawatir, karena sangat bisa jadi di tahun 2009 semua pejabat di tingkat pusat akan sibuk mengurus tetek bengek pemilu.
Kondisi-kondisi di atas mempertegas bahwa Aceh ke depan akan dihadapkan pada persoalan sosial. Dan bila hal ini tidak dipersiapkan program penanganannya sejak sekarang, tentu bukan tidak mungkin akan menggelinding merembet pada persoalan-persoalan lain yang lebih serius.
***
Di awal tahun 1970-an, masyarakat Amerika Serikat disinyalir telah menjadi overeducated society, suatu masyarakat yang berpendidikan berlebihan. Maknanya di sini bukan berarti bahwa masyarakat “Paman Sam” itu sudah menjadi komunitas yang pandai semua atau berilmu pengetahuan serta berpengalaman seluruhnya. Akan tetapi, justru mereka adalah masyarakat yang menyisakan banyak problema ketika orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi tidak mampu diserap oleh lowongan pekerjaan yang ada. Sederhananya, banyak orang sekolah yang “menganggur” atau “salah kamar” dalam mendapatkan pekerjaan karena tidak sesuai dengan latar belakang (background) pendidikan yang dienyamnya. (Sanderson, Macrosiciology: 1991). Kebijakan-kebijakan pendidikanpun ditelurkan untuk mengatasi problem ini. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan.
Berbicara tentang sekolah kejuruan di Aceh secara spesifik atau Indonesia dalam skala yang lebih luas, kelihatannya memang kita masih belum sepenuhnya bisa bergembira. Masalahnya sekolah-sekolah kejuruan masih belum banyak mendapat perhatian dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sendiri. Keberadaannya masih belum mampu menyedot animo yang lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah non kejuruan lainnya. Faktor ini kemudian ditambah lagi fakta bahwa sekolah kejuruan yang ada masih banyak yang belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi standar pasar sehingga semakin lengkaplah kekurangan yang ada.
Sebenarnya mulai tahun 2005, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menggulirkan beberapa kebijakan di antaranya program sekolah standar nasional/internasional, SMK besar, SMK kecil, sekolah menengah terpadu dan program lainnya yang tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah menengah kejuruan. Namun dari tahun ke tahun, lembaga-lembaga ini belum terlihat dapat menghasilkan tamatan yang memuaskan pengguna (users), khususnya masyarakat industri. Kalaupun ada sekolah yang tamatannya diterima di industri yang sesuai dengan kriteria pegawai yang ditetapkan, jumlahnya masih minim. Bahkan, tidak sedikit industri atau perusahaan yang harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pelatihan/training terhadap pegawai baru (Pikiran Rakyat, 2/10/06).
***
Pasca MoU Helsinki, Aceh memang masih menyisakan beragam persoalan baik ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Tantangan-tantangan yang datang tentunya bukan semakin mudah, tapi justru akan semakin kompleks.
Persoalan pengangguran di kalangan orang-orang terpelajar (educated people) pada prinsipnya bukan hanya milik pemerintah Aceh. Sejauh ini pemerintah Indonesia dan khususnya negara-negara berkembang di dunia juga mengalaminya. Meski demikian, di tengah suntikan dana yang akan diraup Aceh selama beberapa tahun ke depan tentunya akan sangat ironis bila Aceh tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas khususnya terkait dengan aspek ekonomi dan pendidikan.
Mengapa dua aspek di atas sangat penting diperhatikan? Karena faktor pemerataan ekonomi yang stabil akan dapat menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat. Sudah banyak bukti dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia bahwa ekonomi yang carut-marut sangat potensial menyuburkan aroma pertengkaran bahkan pembusukan dan pemberontakan dari dalam. Benar kiranya Rasulullah Saw menekankan bahwa “kemiskinan berpotensi menyebabkan kekufuran”.
Berikutnya mengapa diperlukan upaya sistematis dalam peningkatan kualitas pendidikan? Karena pendidikan pada dasarnya adalah investasi pencerahan peradaban masa depan sebuah masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di sini tentu saja bukan hanya menyangkut bagaimana menyuntik lembaga-lembaga kependidikan di Aceh dengan pundi-pundi dana, akan tetapi lebih dari itu perlu adanya penajaman dalam persoalan pemenuhan permintaan pasar. Di sinilah sebenarnya kita memerlukan orientasi Total Quality Manajemen of Education (TQME).
Konsep TQME menekankan pemahaman bahwa pendidikan jangan hanya diorientasikan pada proses pendidikan dan pembelajaran semata, akan tetapi juga harus diiringi orientasi pada bagaimana out put yang dihasilkan oleh proses pendidikan dan pembelajaran tersebut dapat diserap oleh kebutuhan pengguna (user). Di sinilah pada dasarnya pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan juga pelurusan orientasi ke depan perguruan-perguruan tinggi di Aceh menjadi sangat penting karena diharapkan out put nya dapat langsung siap pakai bahkan lebih dari itu dapat pula menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.Saya menjadi teringat dengan ungkapan dosen saya dulu. “Anda sekolah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk menciptakan lapangan kerja”. Pertanyaannya sekarang, “mungkinkah kita akan dapat menciptakan lapangan kerja, sementara pendidikan yang kita terima senantiasa diarahkan untuk mencari kerja?”. Wallahu a’lam bis Shawab.
Share This

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto

Popular Posts

Search This Blog

Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Contact Me

Contact Form

Name

Email *

Message *