23 October, 2008

SYARIAT ISLAM HARUS DIHARGAI

Oleh: Anton Widyanto
Beberapa waktu lalu Herman RN menulis di website Aceh Institute (http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=26) sebuah tulisan berjudul Patutkah Kita Menghargai Syari’at Islam? Sebuah tulisan yang bagus, walaupun menurut saya, (maaf) lebih banyak bernada “provokatif”. Saya sangat menghargai “ijtihad” Herman dalam tulisan tersebut dan justru karena itulah saya ingin kembali mendiskusikan beberapa pemikirannya dalam tulisan berikut.

Dalam beberapa tempat, Herman berulangkali menyatakan bahwa Syari’at Islam di Aceh pada dasarnya merupakan “kado” pemerintah pusat. Mafhumnya, karena merupakan “kado” yang lebih kental dengan nuansa politisnya, berarti pelaksanaan syari’at Islam di Aceh bukan murni keinginan masyarakat Aceh sendiri, demikian yang dapat saya pahami. Saya tidak sepenuhnya menyangkal bahwa pemberian kewenangan bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah di NAD memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur politik. Namun demikian saya juga tidak sepenuhnya bisa menyetujui asumsi seperti ini. Sebab pandangan sedemikian rupa, sejauh yang saya pahami, tidak memakai pendekatan sejarah (historical approach) secara komprehensif terhadap hubungan Syari’at Islam dan masyarakat Aceh jauh pra diberikannya otoritas tersebut. Yang dilihat hanya titik-titik kecil sejarah masa Sukarno atau Habibie.Memperdebatkan bahwa pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh secara komprehensif adalah “kado politik” atau bukan, menurut saya tidak begitu penting. Sebab kenyataannya masyarakat Aceh sudah menerima dan telah secara legal melaksanakannya, tidak seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia yang harus “main kucing-kucingan” untuk melaksanakan syari’at Islam. Jadi yang penting dipikirkan adalah justru bagaimana mengawal syari’at Islam yang sudah diformalkan di Aceh agar berjalan baik dengan tetap mengakomodasi kemaslahatan ummat (tanpa membedakan agama, suku, ras, bangsa ataupun bahasa). Bukan, sekali lagi, menghabiskan energi memperdebatkan apakah syari’at Islam di Aceh merupakan kado politik atau bukan.
Selanjutnya, yang menarik dari uraian Herman adalah ketika dia memberikan contoh tidak maksimalnya pelaksanaan syari’at Islam di Aceh dari aspek keragu-raguan pihak legislatif dan eksekutif dalam memberlakukan sanksi. “…qanun tentang berzina harus dirajam dan qanun tentang pencurian, yang katanya harus dihukum koh jaroe (potong tangan)”, demikian ulasnya. Kemudian ia menambahkan, “Kendati peraturan dan sanksi tentang ini pernah diajukan ke DPRA, sampai sekarang pembahasannnya belum tuntas, bahkan terkesan diabaikan". Yang perlu menjadi catatan di sini, apakah benar di DPRA ada pembahasan tentang regulasi rajam bagi pelaku zina? Sejauh yang saya ketahui, karena saya melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan hal ini, pernyataan sedemikian rupa bersifat mengada-ada. Dalam draft revisi qanun No. 14 Tahun 2003 mengenai khalwat yang juga mengangkat tentang tindak pidana zina dan pemerkosaanpun tidak diangkat hukum rajam ini.
Dari contoh yang ia angkat, kelihatannya pemikiran Herman di sini lebih berorientasi pada sanksi/hukuman (punishment) dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, khususnya terkait dengan hudud. Padahal menurut saya penerapan hukuman hudud tidak serta merta dapat dijadikan ukuran maksimal atau tidaknya pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Banyak contoh konkret yang bisa ditelusuri dari negara-negara yang mencoba menerapkannya seperti Nigeria Utara, Iran atau Pakistan yang ternyata justru mengalami problematika tersendiri ketika mengimplementasikannya atas nama syari’at Islam (ulasan-ulasan mengenai hal ini bisa dibaca dalam Abdul Salem Sidahmed, “Problems in Contemporary Applications of Islamic Criminal Sanctions: The Penalty for Adultery in Relation to Women”, British Journal of Middle Eastern Studies, (2001), Osita NNamani Ogbu, “Punishment in Islamic Criminal Law as Anthitheical to Human Dignity: The Nigerian Experience”, International Journal of Human Rights Vol. 9, No. 2, June 2005, [1]“Saving Amina Lawal: Human Rights Symbolism and the Dangers of Collonialism”, Harvard Law Review, Vol 117, Shahnaz Khan, “Locating Feminist Voice; The Debate on the Zina Ordinance”, Feminist Studies 30, No. 3, (Fall, 2004)).
Saya sepakat dengan Herman ketika mengatakan bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi syari’at Islam di Aceh adalah terkait dengan sosialisasi. Terkait dengan sosialisasi, berdasarkan penelitian yang saya lakukan di tahun 2006, ternyata bukan murni kesalahan Dinas Syari’at Islam. Sebab dengan alokasi anggaran dana yang minim, sosialisasi tentang qanun dan aspek-aspek fundamental syari’at Islam menjadi terkendala. Hal ini tentu saja mengherankan, sebab bila kita baca di media massa, semua pihak baik legislatif maupun eksekutif di Aceh seringkali mengumbar komitmen mensukseskan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Faktanya, dengan segala keterbatasan dana yang ada, Dinas Syari’at Islam dipaksa untuk berjalan mengawalnya. Ironis dan menggelikan.
Salah satu fungsi terpenting dari sosialisasi sebenarnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan syari’at Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lebih konkret lagi adalah tumbuhnya budaya sadar hukum Islam di kalangan masyarakat. Bila ini dapat dijalankan dengan baik, maka tindakan-tindakan tak bersyari’at yang dilakukan atas nama syari’at tentu tidak akan terjadi, seperti kasus potong tangan pencuri di Desa Deah Manyang ataupun kasus pemaksaan adegan mesum anak di bawah umur yang pernah ramai dibicarakan sebelumnya di Aceh.
Anggapan bahwa urusan syari’at Islam di Aceh adalah hanya menjadi tanggung jawab Dinas Syari’at Islam, saya sepakat dengan Herman, memang perlu diluruskan. Sebab Dinas Syari’at Islam pada dasarnya, menurut saya, hanya berfungsi sebagai lembaga birokrasi yang membantu suksesnya pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.
Paradigma yang menyatakan bahwa Dinas Syari’at Islam merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh justru akan menjadikan implementasi syari’at Islam tidak bisa berjalan efektif. Lembaga ini akan senantiasa dijadikan “pesakitan” bahkan “tumbal” oleh lembaga-lembaga lain yang semestinya juga memikul tanggung jawab yang sama. Kesadaran kolektif antarlembaga seperti inilah yang diperlukan dalam rangka mensukseskan syari’at Islam di Aceh yang telah diproklamirkan beberapa tahun silam.
Bila kesadaran kolektif ini diaktualisasikan dengan hubungan yang harmonis dan kerjasama yang mesra antarlembaga, insya Allah pertanyaan Herman tentang patutkah kita menghargai syari’at Islam, akan terjawab. Semoga… Tulisan ini juga dimuat di website Aceh Institute. Lihat http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=1

Please give any comments on this article
Share This

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto

Popular Posts

Search This Blog

Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Contact Me

Contact Form

Name

Email *

Message *