07 May, 2011

PENDIDIKAN AKHLAK GAGAL?



By Anton Widyanto

Dalam sebuah penelitian beberapa waktu lalu di wilayah Bireuen dan Banda Aceh, saya mendapatkan informasi bahwa salah satu kondisi ironis dewasa ini yang terjadi di sekolah adalah terkait dengan akhlak siswa.

Keluhan-keluhan tentang merosotnya akhlak siswa mulai dari sikap dan perilaku mereka terhadap guru, sikap dan perilaku mereka dalam mentaati peraturan sekolah, maupun sikap dan perilaku mereka antarsesama mereka sendiri, memang bukan hal yang baru. Dalam beberapa kali curhat dan diskusi-diskusi lepas, baik dengan rekan-rekan guru maupun dosen, seringkali saya menjumpai informasi-informasi serupa.


Intinya, kebanyakan (tentu tidak semua) siswa kita dan bahkan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi dewasa ini telah mengalami kemerosotan akhlak yang semakin memprihatinkan. Contoh-contoh kecil seperti ditemukannya siswa yang membolos, tidak adanya rasa hormat kepada guru/dosen dan kepala sekolah, atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa perguruan tinggi maupun adat istiadat Aceh seperti khalwat atau bahkan perzinaan, merupakan indikator-indikator yang menguatkan penilaian ini. Meski patut disyukuri bahwa di Aceh sangat jarang terjadi perkelahian massal (tawuran) antarsiswa, tidak seperti di kota-kota besar lain di luar Aceh seperti Jakarta, Bandung, Semarang atau Surabaya, namun keprihatinan terhadap kondisi semacam di atas tentu patut dijadikan bahan renungan untuk kemudian ditindaklanjuti secara obyektif dan tepat sasaran.

Apa yang salah dengan Pendidikan Akhlak?

Meski ada sebagian kalangan yang membedakan dan ada pula yang menyamakan antara pendidikan akhlak dan pendidikan moral, namun dalam konteks tulisan ini, penulis memilih menyamakannya untuk mempermudah pembahasan. 

Dalam pendidikan Barat, biasanya pembahasan tentang pendidikan moral/akhlak dimasukkan dalam pendidikan karakter (Davis, 2003; Witherspoon, 2007). Pendidikan karakter sendiri dimaknai sebagai upaya untuk membantu para generasi muda agar memahami sekaligus mengamalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta menghormati diri sendiri dan orang lain (Elias et. al, 1997: 2). Tentunya definisi dan pengembangan pendidikan moral/akhlak dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma filosofis pendidikan Barat yang menitikberatkan pada paham liberalisme, individualisme dan sekularisme. Pertanyaannya, mengapa pendidikan moral/akhlak yang diterapkan di masyarakat “kaphe” tersebut justru terlihat lebih berhasil dibandingkan dengan pendidikan akhlak di masyarakat kita yang mayoritas muslim? Hal ini antara lain bisa diperhatikan dari perilaku keseharian yang kebanyakan mereka tunjukkan seperti sikap taat pada aturan/hukum, menghargai perbedaan, menghormati hak orang lain dsb. Padahal, ajaran-ajaran sedemikian rupa juga menjadi bagian dari pendidikan akhlak menurut perspektif pendidikan Islam. Apakah dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Barat telah “mencuri” nilai-nilai pendidikan akhlak ummat Islam? Ataukah ada sesuatu yang salah dalam pendidikan kita sendiri? Kesimpulan bahwa kaum “kaphe” itu telah “mencuri” nilai-nilai pendidikan akhlak Islam tentu tidak tepat, sebab nilai-nilai luhur sedemikian rupa tentu bukan monopoli milik Islam saja. Nilai-nilai luhur sedemikian rupa pada dasarnya muncul dari commonsense dan fitrah manusia sejagat, tanpa peduli suku, ras, bangsa, warna kulit, bahasa ataupun agama. Ketika seseorang sampai pada penilaian bahwa masyarakat Barat telah “mencuri” nilai-nilai luhur ajaran Islam (atau sebaliknya), maka secara tidak langsung ia telah memposisikan diri sebagai kaum apologetik yang memiliki kecenderungan untuk selalu membela diri secara subyektif. Perdebatan tentang siapa “pemilik sah” nilai-nilai luhur seperti ini sudah barang tentu tidak ilmiah, kurang menarik, dan hanya membuang waktu. Yang lebih penting dari itu adalah justru upaya introspeksi diri dengan melakukan kritik internal terhadap sistem pendidikan yang kita jalankan. Sebab sangat bisa jadi kesalahan adalah terletak pada diri kita sendiri dan sistem pendidikan yang kita laksanakan.

Dalam pendidikan Islam, ajaran tentang akhlak tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah Swt), hubungan antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan mahkluk Allah Swt yang lain dan alam. Tatanan aturan akhlak antara manusia dengan Tuhan, sangat bisa jadi bagi pemerhati dan praktisi pendidikan Barat tidak terlalu penting. Bagi mereka, agama harus dipisahkan dari urusan manusia (secular). Dengan demikian tidak perlu ada campur tangan agama dalam konteks hubungan dan kepentingan antara sesama manusia atau antara manusia dengan mahkluk Tuhan yang lain (termasuk alam). Kesalehan pribadi seseorang yang ia bina dengan Tuhannya tentu tidak perlu dicampuradukkan dengan urusan duniawi. Ringkasnya, agama adalah satu hal, dan urusan duniawi adalah satu hal lain yang berbeda.

Konsep di atas tentu berbeda dengan konsep akhlak dalam pendidikan Islam yang memandang adanya keterkaitan erat antara akhlak manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan mahkluk Allah Swt yang lain. Hubungan antara manusia dengan Allah Swt pada dasarnya dianggap sebagai pangkal akhlak seorang muslim. Karena itu dalam Islam, ketentuan-ketentuan terkait ibadah mahdhah maupun ghayr mahdhah senantiasa harus didasarkan pada kesucian, ketulusan dan kelurusan niat sang hamba. Kesucian, ketulusan dan kelurusan niat seorang hamba ini selanjutnya direfleksikan dalam konteks hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan mahkluk Allah Swt yang lain. Di sinilah sebenarnya konsep hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan memegang peranan penting. Ketiga elemen mendasar dalam Islam ini pada dasarnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Sayangnya hal ini pula yang sering terlupakan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak baik dalam jalur formal maupun informal. Tidak jarang pendidikan akhlak hanya ditekankan pada aspek hubungan antara manusia dengan Allah Swt, sementara akhlak dalam konteks hubungan antar sesama manusia dan mahkluk-Nya yang lain justru “terabaikan”. Sehingga jangan heran bila kita temukan saudara kita yang rajin shalat lima waktu (bahkan mungkin ditambah mengerjakan shalat-shalat sunnah) dengan entengnya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah yang secara akal sehat bermakna berhenti, justru dianggap sebagai peluang untuk tancap gas; tanda panah ke kanan yang disilang tengahnya sebagai tanda tidak boleh belok ke kanan justru dianggap sebagai perintah untuk belok kanan; tanda huruf P yang disilang tengahnya sebagai tanda dilarang parkir, justru dianggap sebagai tempat “nongkrong” sepeda motor/mobil. Atau jangan kaget manakala kita temukan saudara kita yang tidak pernah absen melaksanakan puasa (ramadhan atau puasa sunnah), justru tanpa rasa bersalah menyontek saat ujian di sekolah atau di kampus. Tidak perlu takjub pula ketika kita menemui saudara kita yang rajin membayar zakat (mal maupun fitrah), justru asyik keluyuran meninggalkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara hanya untuk secangkir kopi. Jangan pula kita shock bila kita menjumpai saudara kita yang sudah “diwisuda” sebagai haji, justru kepekaan sosialnya tumpul. Malah ada yang dengan ringannya melakukan korupsi dan kezaliman sosial lain. Na’udzu billahi min dzalik.

Menurut saya, pendidikan akhlak yang diajarkan di sekolah harus dilaksanakan secara integratif. Artinya, sekalipun di sekolah ada mata pelajaran akhlak secara tersendiri, namun muatan nilai-nilai akhlak bisa diintegrasikan dalam pelajaran-pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PkN), agama Islam, Aqidah Akhlak, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Sosiologi dsb. Demikan pula pada tingkat perguruan tinggi. Sudah semestinya pendidikan akhlak diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah lain yang sesuai. Bahkan dalam sistem penilaian, semestinya ada porsi tersendiri untuk akhlak ini (tidak hanya quiz, tugas, midterm dan final). Pertanyaan yang muncul mungkin terkait dengan apakah akhlak tersebut bisa diukur atau tidak dan bagaimana cara mengukurnya. Kalau yang ditanyakan adalah pengukuran secara komprehensif, saya pikir memang akan sangat sulit. Tapi bila yang diukur adalah terkait dengan akhlak peserta didik selama di dalam kelas (seperti akhlak terhadap dosen, akhlak terhadap sesama teman, kejujuran dalam mengerjakan tugas kuliah dan saat mengikuti ujian) tentu bukan tidak mungkin dilakukan.

Pengintegrasian nilai-nilai akhlak dalam berbagai pelajaran atau mata kuliah sedemikian rupa memang tidak mudah dan tentu saja tidak perlu dipaksakan. Akan tetapi dengan semangat dan kesamaan visi antara para pengambil kebijakan (stakeholder) tentu hal ini sangat terbuka peluang untuk dilaksanakan. Lebih dari itu, yang tidak bisa diabaikan sebenarnya adalah pengejawantahan akhlak tersebut dalam diri pendidik sendiri. Ini tentu saja tidak mudah, tapi pada dasarnya sangat efektif. Sebab pendidik merupakan sosok panutan bagi para peserta didik. Di satu sisi, pengintegrasian nilai-nilai akhlak yang luhur dalam berbagai mata pelajaran atau mata kuliah sangat bisa jadi hanya memberikan penguatan akhlak pada aspek kognitif peserta didik sehingga efeknya aspek afektif dan psikomotor mereka terabaikan. Tapi dengan menjadi sosok pendidik panutan, maka secara tidak langsung aspek afektif dan psikomotor para peserta didik akan semakin tercerdaskan. Bukankah Rasulullah Saw sendiri juga menjalankan strategi ini selama beliau hidup (Q.S 68: 4)? Bahkan diutusnya beliau kepada manusia pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana sabdanya, “Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Malik).


Penutup 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Penekanan aspek takwa dan akhlak mulia di dalam pasal ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak merupakan bagian penting dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu, sudah saatnya dipikirkan bersama secara serius bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ini dalam sebuah kurikulum terpadu.

Adanya fakta-fakta di lapangan yang mengarah pada dekadensi moral di kalangan generasi muda kontemporer tentu layak dijadikan bahan renungan dan dasar pijakan perlunya revitalisasi pendidikan akhlak pada jenjang pendidikan formal. Satu hal lagi yang perlu dicatat, pendidikan akhlak tentu akan lebih tepat sasaran bila antara lembaga pendidikan formal dan informal terjalin komunikasi serta kerjasama yang baik (Grant & Tarcov, 1996). Di sinilah komite sekolah pada dasarnya memainkan peranan yang sangat penting. Tanpa adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat, sudah barang tentu pendidikan akhlak yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal akan berjalan timpang. Tentu siapapun tidak berharap pendidikan akhlak menjadi sebuah “proyek” yang gagal lagi. Wallahu a’lam bis Shawab.

Share This

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured post

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU

KERANGKA PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT FOKUS MASALAH YANG DIANGKAT DALAM DRAFT PROPOSAL PENELITIAN Dosen Pengampu: Dr. Anton Widyanto

Popular Posts

Search This Blog

Saleum

Selamat Datang di Forum Pembelajaran: Komunitas Pojok Kampus. Terima kasih atas kunjungannya.

Contact Me

Contact Form

Name

Email *

Message *